Akses.co.id — YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang mengkaji penggunaan bahan bakar bio solar untuk sejumlah kendaraan operasional vital, seperti ambulans, truk sampah, hingga mobil pemadam kebakaran. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang signifikan, yang memaksa pemerintah daerah memangkas anggaran operasional.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penghematan dan efisiensi yang sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri). SE tersebut menginstruksikan pengurangan belanja BBM kendaraan dinas operasional minimal 20 persen. “Ini bagian penghematan dan efisiensi. Apalagi BBM nonsubsidi meningkat signifikan, sebagai contoh dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter,” ujar Sri Suhartanta saat dihubungi, Jumat (24/4/2026).

Opsi Bio Solar untuk Kendaraan Layanan Publik

Untuk menekan biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya mengoordinasikan peralihan jenis bahan bakar bagi kendaraan layanan vital. Selain bus sekolah, ambulans, mobil pemadam kebakaran (damkar), dan truk pengangkut sampah, kendaraan-kendaraan tersebut diupayakan beralih menggunakan bio solar.

“Yang bio solar sedang kita koordinasikan. Kalau damkar, truk sampah, dan ambulans sebenarnya boleh menggunakan bio solar,” terang Sri.

Selain opsi peralihan jenis BBM, efisiensi konsumsi bahan bakar juga diupayakan melalui penerapan sistem kerja kelompok. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gunungkidul diimbau untuk menggunakan mobil dinas secara rombongan saat menghadiri acara kedinasan.

Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen

Selain penyesuaian penggunaan BBM, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga mengambil kebijakan pemangkasan anggaran yang cukup drastis, yaitu hingga 50 persen untuk pos perjalanan dinas. Kebijakan ini diberlakukan sebagai upaya penguatan pengendalian belanja daerah di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini.

Meskipun anggaran operasional mengalami pemangkasan, Sri memastikan bahwa pelayanan publik tetap dapat berjalan secara normal. Hal ini didukung oleh transformasi digital yang telah matang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

“Spiritnya adalah efisiensi dan transformasi sistem kerja digital. Kita tidak ada masalah, Ibu Bupati sudah bisa tanda tangan dari mana saja karena sudah ada aplikasi pendukungnya,” pungkas Sri.