Dua menteri di kabinet Peru mengundurkan diri pada Rabu (22/4/2026) sebagai bentuk protes atas keputusan pemerintah menunda kesepakatan pembelian 24 jet tempur F-16 dari Amerika Serikat senilai 3,5 miliar dollar AS. Keputusan ini dinilai membahayakan reputasi Peru sebagai mitra dagang.
Menteri Luar Negeri Hugo de Zela dan Menteri Pertahanan Carlos Diaz menyatakan penyesalan mereka. Menurut De Zela, kesepakatan tersebut telah ditandatangani, sehingga penundaan ini berpotensi merusak kredibilitas Peru.
Kendati demikian, Kementerian Ekonomi Peru mengumumkan telah mentransfer 462 juta dollar AS sebagai bagian dari pembayaran awal kepada produsen pesawat, Lockheed Martin. Langkah ini dilakukan terlepas dari pernyataan Presiden Balcazar yang ingin menangguhkan pembelian tersebut.
Krisis Politik Peru Memperparah Ketidakstabilan
Gejolak terkait pembelian jet tempur ini menambah daftar panjang ketidakpastian politik di Peru. Negara tersebut tengah dalam proses memilih presiden kesembilan dalam satu dekade terakhir. Pemilihan presiden putaran kedua dijadwalkan pada 7 Juni mendatang karena tidak ada kandidat yang meraih mayoritas mutlak pada putaran pertama.
Presiden Balcazar beralasan, penangguhan pembelian jet tempur F-16 ini dimaksudkan untuk menyerahkan keputusan akhir kepada pemenang pemilu. “Langkah ini diambil guna memastikan dana publik digunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan sosial masyarakat, bukan untuk memicu konfrontasi dengan AS,” ujarnya di televisi pemerintah.
Keputusan ini juga memicu peringatan dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Peru, Bernardo Navarro. Melalui akun X-nya, Navarro menulis, “Jika Anda berurusan dengan AS dengan itikad buruk dan merusak kepentingan AS, yakinlah, saya, atas nama @POTUS Trump dan pemerintahannya, akan menggunakan setiap alat yang tersedia untuk melindungi dan mempromosikan kemakmuran dan keamanan Amerika Serikat dan kawasan kita.”
Kepada stasiun radio Exitosa, Navarro menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut mencakup dua skuadron, masing-masing berisi 12 jet tempur F-16. Pengiriman 12 jet pertama dijadwalkan mulai tahun 2029.
Detail Kesepakatan dan Posisi Menteri
Menteri Luar Negeri Hugo de Zela mengungkapkan bahwa kontrak pembelian jet tempur F-16 telah ditandatangani pada Senin (20/4/2026) setelah disetujui oleh Dewan Pertahanan Nasional. Pembayaran awal jatuh tempo pada Rabu, hari yang sama dengan pengunduran dirinya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Carlos Diaz menegaskan bahwa pembelian jet tempur tersebut bukan bersifat politis, melainkan untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan pertahanan negara.
Ketua Kongres Fernando Rospigliosi mendesak Presiden Balcazar untuk menghormati kesepakatan dengan AS guna menghindari potensi masalah politik, hukum, dan geopolitik.
Pembelian Jet Tempur Belum Rampung
Presiden Balcazar membantah bahwa penjualan jet tempur tersebut telah rampung. Ia menekankan keinginannya untuk menghentikan kesepakatan tersebut demi memastikan penggunaan dana publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan kesenjangan sosial yang ada.
Pengumuman rencana pembaruan armada pertahanan udara Peru dengan jet tempur canggih ini pertama kali disampaikan pada Oktober 2024. Saat itu, sebuah komite evaluasi negara memilih F-16, mengalahkan tawaran dari Rafale Prancis dan Gripen Swedia, dengan pertimbangan kriteria teknis dan geopolitik.
Saat ini, Peru dilaporkan memiliki 12 pesawat Mirage 2000. Armada tempur lainnya mencakup MiG-29 Rusia dan Sukhoi Su-27 Belarusia, namun sebagian besar disebut tidak beroperasi atau berada dalam status cadangan.
Proses kesepakatan dengan AS ini turut terhambat oleh dinamika pemilihan presiden Peru yang diwarnai masalah logistik, tuduhan kecurangan yang tidak berdasar, dan penundaan penghitungan suara. Hingga sepuluh hari setelah putaran pertama, identitas calon lawan Keiko Fujimori di putaran kedua pada Juni masih belum pasti.
