Akses.co.id — MANILA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte berpotensi menghadapi pemakzulan setelah Komite Kehakiman Kongres pada Rabu (29/4/2026) menyatakan terdapat cukup bukti untuk melanjutkan proses tersebut. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian tuduhan serius yang diajukan terhadapnya, mulai dari kepemilikan kekayaan yang tidak wajar, penyalahgunaan dana negara, hingga ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Dikutip dari AP News, Kamis (30/4/2026), dua pengaduan pemakzulan kini akan dibawa ke sidang paripurna yang melibatkan lebih dari 300 anggota untuk pemungutan suara akhir.

[video.1]

Ancaman terhadap Keamanan Nasional dan Keengganan Hadir

Dalam sidang yang digelar Rabu, Biro Investigasi Nasional (NBI) memaparkan bahwa komentar Sara Duterte dalam konferensi pers daring pada tahun 2024, yang menyebutkan perlunya membunuh Presiden Marcos Jr, istrinya, dan Ketua DPR jika ia sendiri dibunuh, dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Para penentang Sara Duterte menunjukkan kekhawatiran mendalam atas dugaan kejahatan tersebut, terutama setelah ia menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan tahun 2028.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gerville Luistro, yang memimpin komite kehakiman, mengecam keras wakil presiden karena tidak hadir dalam enam sidang yang disiarkan televisi. Ia menilai keengganan Sara untuk hadir menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan.

“Jika tidak ada yang disembunyikan, tidak ada alasan untuk menyembunyikan, tidak ada alasan untuk menghalangi,” ujar Luistro di awal sidang komite pada Rabu. “Satu-satunya orang yang takut akan pengungkapan transaksi ini adalah mereka yang memiliki rahasia kotor.”

Luistro juga menyoroti permintaan Sara Duterte kepada Mahkamah Agung untuk menghentikan penyelidikan pemakzulan atas beberapa tuduhan, termasuk transaksi bank besar selama bertahun-tahun yang belum ia deklarasikan sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Tanggapan Pihak Sara Duterte

Sara Duterte membantah melakukan kesalahan, namun menolak untuk merinci bantahannya terhadap tuduhan spesifik yang dilayangkan kepadanya.

Demokrasi Filipina memang telah lama diwarnai oleh tuduhan tata kelola yang buruk dan gejolak politik, termasuk konflik yang cukup tajam antara kubu Duterte dan Marcos.

Menanggapi keputusan komite, para pengacara Sara Duterte menyatakan bahwa proses yang dilalui menyimpang dari rancangan konstitusional. “Alih-alih terbatas pada pengaduan yang telah diverifikasi dan lampirannya, proses tersebut meluas ke hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari persidangan penuh,” ujar salah seorang pengacara Sara tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Suami Sara Duterte, Manases Carpio, telah mengajukan pengaduan pidana terhadap Luistro serta anggota parlemen dan pejabat lainnya. Pengaduan ini diajukan setelah catatan pemerintah mengenai transaksi perbankan pasangan tersebut dipublikasikan dalam sidang DPR baru-baru ini, yang dinilai melanggar undang-undang kerahasiaan perbankan negara.

Proses Pemakzulan Selanjutnya

Jika dimakzulkan oleh seluruh anggota DPR, yang mayoritas merupakan sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr, Sara Duterte akan menghadapi persidangan di hadapan Senat.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar tuduhan terhadap Sara Duterte sebelumnya telah dimasukkan dalam pengaduan pemakzulan yang berhasil ia lewati karena alasan teknis pada tahun lalu. Saat itu, DPR Filipina memang telah memberikan suara untuk memakzulkan Sara dan mengirim kasus tersebut ke Senat untuk diadili. Namun, Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa majelis rendah telah melanggar aturan konstitusional yang hanya memperbolehkan satu kasus pemakzulan diproses dalam satu tahun.