Akses.co.id — Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah tak pelak merembet ke perekonomian Indonesia, memicu lonjakan harga bahan baku plastik hingga 100 persen. Kondisi ini kian menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kian terhimpit di tengah pemulihan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., mengingatkan bahwa kenaikan harga plastik bukan sekadar persoalan operasional semata. Ia menilai hal tersebut menjadi beban tambahan yang signifikan bagi UMKM.

“Kita harus menyadari bahwa UMKM Indonesia sangat bergantung pada plastik mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja. Jika tidak dimitigasi dengan strategi adaptasi yang cepat, risiko output UMKM menurun atau bahkan gulung tikar menjadi sangat nyata,” ungkap Wisnu, mengutip laman UGM, Kamis (23/4/2026).

Rantai Pasok Global yang Terganggu

Wisnu menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik merupakan efek domino dari gangguan pada rantai nilai petrokimia global. Konflik di Timur Tengah menyebabkan terganggunya logistik di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia, yang berujung pada kenaikan harga minyak mentah dan gasolin.

Bahan baku utama plastik, seperti polietilena dan polipropilena, merupakan turunan dari minyak bumi. Oleh karena itu, kenaikan harga minyak secara otomatis mendongkrak biaya produksi biji plastik.

Situasi ini diperparah dengan kebijakan negara-negara eksportir yang cenderung memprioritaskan pasokan energi untuk bahan bakar transportasi dan pemanas di tengah ketegangan global. Akibatnya, pasokan untuk turunan petrokimia lainnya, termasuk biji plastik, menjadi terabaikan.

“Hal ini menyebabkan berkurangnya dan kelangkaan suplai biji plastik di pasar internasional,” jelas Wisnu.

Dampak Sistemik pada UMKM

Bagi UMKM, khususnya di sektor kuliner, plastik memegang peranan vital sebagai komponen kemasan. Biaya bahan baku dan kemasan seringkali menyumbang 60-70 persen dari total struktur biaya produk.

Lonjakan harga plastik secara langsung meningkatkan Cost of Goods Sold (COGS), menggerus margin keuntungan UMKM. Namun, menaikkan harga jual produk menjadi pilihan yang sulit diambil mengingat daya beli masyarakat yang masih rapuh.

“Menaikkan harga jual produk bisa menjadi senjata makan tuan, yaitu konsumen akan beralih atau mengurangi konsumsi secara keseluruhan,” ujar Wisnu. Jika kondisi ini berlanjut, UMKM berisiko mengalami defisit arus kas dan terpaksa menghentikan operasionalnya.

“Seringkali, shock ekonomi yang berujung penutupan akan lebih lambat lagi pemulihannya,” tambahnya.

Strategi Adaptasi dan Peran Pemerintah

Menghadapi tantangan ini, Wisnu menyarankan pelaku UMKM untuk lebih gesit dalam beradaptasi. Ia mengusulkan agar UMKM melirik kemasan alternatif berbasis lokal yang harganya lebih stabil, seperti kertas, besek bambu, atau kemasan berbahan dasar singkong.

Selain itu, inovasi dalam desain kemasan untuk mengurangi penggunaan plastik tanpa mengorbankan kualitas, serta penerapan model bisnis seperti sistem “bawa wadah sendiri” dengan insentif potongan harga kecil, juga patut dipertimbangkan.

“Cara ini bisa mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai,” ungkapnya.

Namun, Wisnu menekankan bahwa langkah mandiri UMKM saja tidak cukup. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan melalui kebijakan fiskal yang komprehensif. Ini mencakup pemberian insentif pajak hingga penghapusan pajak impor sementara untuk bahan baku alternatif non-plastik.

Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan intervensi pasar melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menstabilkan harga biji plastik domestik agar tidak terlalu fluktuatif mengikuti harga internasional.

Sebagai penutup, Wisnu menggarisbawahi pentingnya sosialisasi masif mengenai kemasan ramah lingkungan dan pendampingan manajemen biaya yang konkret. “Melalui dinas terkait, memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang cara mengelola keuangan dan strategi pricing di masa krisis energi,” pungkasnya.