JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk memanfaatkan posisinya guna menangani secara tuntas kasus kematian 15 warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Permintaan ini disampaikan menyusul hasil pemantauan Komnas HAM terhadap sejumlah kasus di Papua.
“Kita berharap memang Kementerian HAM juga melaksanakan pekerjaannya. Kita hormat dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri saya kira bisa melakukan lebih. Kita berharap bisa melakukan lebih,” ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P Siagian, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Saurlin menilai Natalius Pigai memiliki keunggulan strategis, baik sebagai menteri maupun sebagai tokoh yang berasal dari Papua. Keunggulan ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan signifikansi respons terhadap peristiwa tragis tersebut.
“Dia punya banyak privilege ya, dia orang sana, dia menteri. Kita berharap beliau bisa melakukan hal yang jauh lebih cepat, besar, untuk mengobati peristiwa ini yang sedang terjadi,” jelas Saurlin.
Komnas HAM menyoroti serius insiden yang merenggut nyawa 15 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. “Kita harus mengimbangi duka yang luar biasa meninggalnya 15 orang di sana, ada anak-anak, ada perempuan. Dan oleh karena itu ini menjadi atensi luar biasa kami,” tegas Saurlin.
Ajakan Perdamaian dari Menteri Pigai
Menanggapi berbagai insiden kekerasan yang terus berulang di Papua, termasuk baku tembak terbaru di Kembru, Kabupaten Puncak, Menteri HAM Natalius Pigai secara tegas mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menciptakan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Ajakan ini ditujukan kepada seluruh pihak, mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), kelompok bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), hingga seluruh masyarakat Papua.
“Jangan kepala batu. Sama, duduk bareng bicarakan menciptakan tanah Papua damai. Semua, semua komunitas mau tentara, mau OPM, KKB mau masyarakat Papua satu bersatu sama-sama menciptakan tanah Papua damai. Itu pandangan saya,” kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (20/4/2026).
Pigai menekankan bahwa upaya menciptakan Papua yang damai bukanlah beban satu institusi atau kementerian semata. Ia melihatnya sebagai sebuah kebijakan besar negara yang memerlukan keputusan kolektif dari seluruh pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Menteri Pigai menolak pandangan yang menyalahkan satu pihak tertentu dalam penyelesaian konflik Papua. Menurutnya, penyelesaian yang komprehensif membutuhkan keputusan politik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, parlemen, partai politik, serta tokoh-tokoh nasional.
“Jadi jangan salahkan satu orang, satu kelompok apakah eksekutif sendiri, yudikatif, legislatif, atau juga TNI Polri sendiri, atau juga partai politik,” ujar dia.
