JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi pernyataannya mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah sebuah simulasi atau pengandaian, bukan kebutuhan riil.
Angka 19.000 ekor sapi tersebut, menurut Dadan, muncul dari perhitungan asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” jelas Dadan dalam keterangan pers pada Kamis (23/5/2026).
Dadan merinci, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG dapat mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram. “Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi,” tuturnya.
Ia menambahkan, pentingnya program makan bergizi gratis adalah untuk memastikan rasio asupan gizi yang baik. “Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” ujar Dadan.
Namun, Dadan menekankan bahwa BGN hingga kini belum pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada stabilitas harga di pasar.
Pengalaman Kenaikan Harga Telur
Dadan kemudian menceritakan pengalaman yang pernah terjadi saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Pada momen tersebut, menu yang disajikan adalah nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000,” ungkapnya.
Pengalaman tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Pendekatan ini mempertimbangkan potensi sumber daya lokal serta preferensi masyarakat di masing-masing daerah.
“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” pungkas Dadan.
