JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengalihkan fokus pelatihan vokasi nasional pada tahun 2026 untuk lebih selaras dengan kebutuhan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap temuan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan pelatihan vokasi dengan tuntutan tenaga kerja di sektor-sektor prioritas tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 akan dirancang secara spesifik untuk menjawab kebutuhan KEK dan PSN. “Jadi kami ingin pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” ujar Yassierli di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).
Evaluasi dan Pemetaan Kebutuhan Industri
Evaluasi internal pemerintah menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum pelatihan yang diberikan di balai latihan kerja (BLK) dengan kebutuhan riil industri. Sejumlah perwakilan kawasan industri mengeluhkan bahwa jenis pelatihan yang ditawarkan belum relevan dengan perkembangan industri terkini.
“Jadi ada KEK yang, ‘eh kami butuh pelatihan itu arahnya ke sini’, tapi balai yang ada di Kemnaker belum sepenuhnya siap, atau terlalu jauh dari kebutuhan kami,” jelas Yassierli, mengutip keluhan dari beberapa KEK.
Menyikapi hal ini, pemerintah mulai melakukan pemetaan kebutuhan industri secara lebih mendalam. Koordinasi antar-kementerian, khususnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta para pengelola KEK, juga diperkuat untuk memastikan sinkronisasi program.
Program Magang Berbasis Industri Menjadi Kunci
Skema pelatihan baru ini diarahkan agar lulusan dapat langsung terserap ke dunia kerja. Salah satu fokus utama adalah program magang yang berbasis pada kebutuhan riil industri.
Pemerintah menargetkan kuota sekitar 60.000 peserta untuk program pelatihan vokasi. Sebanyak 25 KEK yang mencakup berbagai sektor industri akan menjadi lokasi utama pelaksanaan program magang.
“Jadi yang kita latih vokasi langsung, mereka bisa bekerja, termasuk juga nanti ancang-ancang ketika magang itu dijalankan, kita juga ingin adik-adik yang ikut magang ini, memang mendapatkan pengalaman real dari industri,” tutur Yassierli.
Distribusi Program yang Merata
Selain keselarasan materi, distribusi program pelatihan dan magang juga menjadi perhatian. Pemerintah berupaya memastikan akses yang merata ke seluruh wilayah di Indonesia.
“Karena kita juga ingin magang 2026 ini nanti kalau digulirkan, sebarannya merata di semua di Indonesia. Sebagai sebaran, total ada 25 KEK, dengan segala macam variasi,” tegasnya.
Realisasi PVN Batch I 2026
Pada tahap awal, PVN Batch I 2026 telah diikuti oleh 10.405 peserta. Program ini melibatkan 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Program ini dirancang link and match dengan kebutuhan industri. Fokus kami adalah meningkatkan keterampilan agar lulusan dapat terserap di dunia kerja,” kata Yassierli.
Dengan pendekatan baru ini, pemerintah berharap fungsi pelatihan vokasi tidak hanya berhenti pada pemberian sertifikat. Lulusan diharapkan dapat langsung berkontribusi di pasar kerja, terutama di kawasan industri yang masih membutuhkan tenaga kerja siap pakai.
