Akses.co.id — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan renovasi 400.000 unit hunian melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang akrab disebut program bedah rumah nasional pada tahun 2026. Anggaran sebesar Rp 10 triliun telah disiapkan untuk merealisasikan program prioritas ini, dengan 80 persennya dialokasikan khusus untuk kegiatan bedah rumah.

Menteri PUPR, Maruarar Sirait, dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara pada Kamis (23/4/2026), menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah. Lebih dari itu, program ini dirancang untuk menjadi stimulan penggerak roda perekonomian, terutama di wilayah perbatasan yang aksesnya cenderung sulit.

Pelaksanaan program BSPS ini akan dilakukan secara kolaboratif antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Kementerian PUPR. Pendekatan yang diambil adalah dengan merancang program yang benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di daerah perbatasan, demi mewujudkan kehidupan yang lebih layak bagi mereka.

“Ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan. Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja,” jelas Maruarar, menggarisbawahi dampak ekonomi berantai dari program ini.

Senada dengan pandangan Menteri PUPR, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa program bedah rumah di wilayah perbatasan berpotensi memicu inisiatif dari kementerian lain untuk turut berkontribusi. “Bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan. Entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan,” ujar Tito.

NTT Alokasi 11.000 Unit Bedah Rumah

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam program ini, dengan alokasi sebanyak 11.000 unit bedah rumah. Sasaran penerima bantuan mencakup masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rendah di wilayah NTT.

Setiap kabupaten/kota di NTT diproyeksikan akan menerima minimal 500 unit bantuan BSPS. Mengingat terdapat 22 kabupaten/kota di NTT, total alokasi bantuan untuk provinsi ini diperkirakan mencapai 11.000 unit.

“Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah,” ungkap Maruarar, seperti dikutip dari Kompas.com pada Selasa (21/4/2026).

Wakil Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh program ini. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan Taspen diharapkan dapat memastikan program perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan di NTT.