Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Universitas Indonesia (UI) untuk membangun hunian mahasiswa yang representatif di lingkungan kampus. Langkah ini diambil untuk menjawab kebutuhan akomodasi yang memadai bagi para pelajar, seiring dengan rencana pembangunan ribuan kamar baru.

Menteri PUPR, Maruarar Sirait, bersama Rektor UI, Heri Hermansyah, telah melakukan pertemuan di salah satu asrama mahasiswa UI di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (30/04/2026). Diskusi tersebut berfokus pada detail rencana pengembangan hunian tersebut.

Rektor UI, Heri Hermansyah, menjelaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah pembangunan International Student Housing. Hunian ini rencananya akan berlokasi di kawasan sekitar Stasiun Pondok Cina.

Proyek ini ditargetkan mampu menampung hingga 4.000 kamar mahasiswa, dengan memanfaatkan lahan seluas 1,7 hektar. Selain itu, UI juga berencana untuk memperluas kapasitas asrama eksisting melalui pembangunan menara hunian bertingkat.

Saat ini, UI telah menyediakan sekitar 1.700 kamar asrama yang ditawarkan dengan variasi harga mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 2 juta per bulan. Harga tersebut disesuaikan dengan tingkat fasilitas dan ukuran kamar yang tersedia.

Ke depan, pengembangan hunian mahasiswa diharapkan dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa, dengan tetap mengedepankan aspek kenyamanan, kemudahan akses, dan keragaman kebutuhan para penghuninya.

Fokus pada Kebutuhan Mahasiswa

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PUPR Maruarar Sirait menekankan pentingnya pembangunan hunian yang berorientasi pada kebutuhan para calon penghuni. “Kita harus mulai dari mendengarkan calon penghuni, lihat kemauan dan kemampuan calon penghuni dulu, baru kita desain dan bangun. Regulasi juga harus kita lihat, mana yang menghambat harus kita kaji dan perbaiki,” ujar Maruarar.

Politikus Partai Gerindra ini juga mendorong agar pengembangan hunian di lingkungan kampus tidak hanya terbatas untuk mahasiswa, tetapi juga dapat mengakomodasi dosen dan tenaga kependidikan. Selain itu, fasilitas pendukung yang memadai juga menjadi perhatian.

Maruarar juga membuka ruang partisipasi bagi mahasiswa dalam proses perumusan kebijakan terkait hunian ini. “Mahasiswa juga perlu dilibatkan. Mereka yang akan tinggal di sini, jadi harus kita dengar,” tegasnya.

Kajian Rusun Subsidi Perkotaan

Selain pembangunan hunian mahasiswa, Kementerian PUPR juga meminta dukungan UI untuk melakukan kajian pengembangan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan perkotaan. Kerja sama ini mencakup evaluasi mendalam serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada data lapangan.

Maruarar bahkan membuka kemungkinan untuk mengadakan pertemuan daring secara rutin dengan tim akademik UI dan para tenaga teknis di lapangan. “Kami butuh masukan tajam dari UI, termasuk survei sampling agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi nyata di masyarakat,” ungkap Maruarar di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10/2025).