Akses.co.id — Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditargetkan rampung pada Juni 2026, kini menghadapi kendala keterlambatan progres. Hingga Jumat (24/4/2026), pembangunan baru mencapai sekitar 38,91 persen, dengan deviasi keterlambatan antara 3 hingga 5 persen. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti persoalan tenaga kerja sebagai faktor utama hambatan tersebut.

Dalam kunjungannya ke lokasi pembangunan di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, AHY menyatakan pemerintah terus berupaya mendorong percepatan agar proyek sekolah gratis ini selesai tepat waktu. “Kita ingin percepat. Memang ada sedikit keterlambatan, kurang lebih 3 sampai 5 persen deviasi, tapi ini sedang kita kejar,” ujar AHY.

Proyek Sekolah Gratis untuk Atasi Kemiskinan

Proyek Sekolah Rakyat di Kulon Progo merupakan bagian dari program nasional pembangunan 104 sekolah di seluruh Indonesia. Program ini dirancang sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan gratis berkualitas.

Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare ini mengusung konsep kawasan pendidikan terpadu. Rencananya, sekolah ini akan mencakup jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Fasilitas yang disiapkan sangat komprehensif, meliputi 26 bangunan yang mencakup ruang kelas, asrama putra dan putri, kantin, tempat ibadah, gedung serbaguna, serta fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan basket.

Seluruh bangunan dirancang berlantai dua dengan menggunakan prototipe nasional yang dapat disesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Diharapkan, sekolah ini mampu menampung sekitar 1.080 siswa. Jika ditambah dengan tenaga pendidik dan pengelola asrama, total penghuni kompleks diperkirakan mencapai 1.200 orang.

“Sekolah ini gratis, mulai dari pendidikan, makan, hingga perlengkapan sekolah. Harapannya anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa membebani orang tua,” jelas AHY.

Fluktuasi Tenaga Kerja Jadi Tantangan Utama

Dalam peninjauan tersebut, AHY menerima laporan mengenai tantangan teknis di lapangan. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Haryo Satriyawan, merinci bahwa deviasi keterlambatan saat ini mencapai sekitar 4,3 persen. Ia mengonfirmasi bahwa kendala utama terletak pada fluktuasi tenaga kerja yang sering berganti di lokasi proyek.

Saat ini, proyek tersebut melibatkan sekitar 840 pekerja, termasuk 222 tenaga kerja lokal asal Kulon Progo. Jumlah ini ditargetkan akan ditingkatkan menjadi sekitar 925 pekerja untuk mengejar ketertinggalan progres. Sebelumnya, jumlah tenaga kerja sempat mencapai sekitar 930 orang pasca-Lebaran, namun kemudian menurun akibat pergantian pekerja.

“Dan ini kami berusaha mencapai jumlah tersebut supaya tidak ada deviasi negatif dalam pelaksanaan pekerjaan ini,” tegas Haryo. Pemerintah kini berupaya menstabilkan komposisi tenaga kerja untuk mencegah keterlambatan lebih lanjut.

Pekerjaan konstruksi dilaksanakan setiap hari, mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB. Dari total 26 bangunan, seluruhnya telah memasuki tahap konstruksi. Progres paling signifikan terlihat pada gedung sekolah dasar (SD) yang sudah mencapai lantai dua. Dengan penambahan jumlah tenaga kerja, percepatan progres yang positif sangat diharapkan.

Haryo memastikan bahwa tidak ada kendala terkait ketersediaan material maupun peralatan di lapangan. Oleh karena itu, fokus percepatan proyek ini sepenuhnya diarahkan pada penambahan tenaga kerja. “Kendala utama hanya di tenaga kerja. Untuk material dan alat semuanya sudah tersedia di lokasi,” ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, pemerintah juga akan mendatangkan pekerja dari sejumlah daerah lain, seperti Purwodadi dan Pati. Kehadiran para pekerja ini dilaporkan turut memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar, mulai dari peningkatan permintaan hunian hingga tumbuhnya usaha warung makan.

Melanjutkan Program Sekolah Rakyat Sebelumnya

Sekolah Rakyat Kulon Progo ini merupakan kelanjutan dari program Sekolah Rakyat Rintisan Tahap 1 yang telah berjalan di DIY, yaitu di Sonosewu dengan 200 pelajar dan di Purwomartani dengan 75 pelajar. Nantinya, seluruh siswa dari sekolah rintisan tersebut akan dipindahkan ke Sekolah Rakyat tahap lanjutan di Gulurejo.

Dengan target penyelesaian pada Juni 2026, pemerintah berharap proyek ini dapat segera digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027. Keberadaan sekolah ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem di Indonesia.