Akses.co.id — Kebuntuan regenerasi kepemimpinan di partai politik Indonesia menjadi sorotan tajam. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai fenomena ini bukan sekadar kemacetan, melainkan “gridlock” atau kebuntuan total yang menghambat perkembangan partai.

“Regenerasi kepartaian kita macet ya, bukan macet sebenarnya, gridlock. Gridlock itu ya tidak ada jalan sama sekali. Awalnya hanya beberapa partai yang mengalami kemacetan regenerasi, tetapi belakangan partai-partai baru atau partai-partai pasca reformasi juga mengalami kemacetan,” ujar Burhanuddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Burhanuddin menambahkan bahwa fungsi krusial partai politik, yakni regenerasi politik dan kaderisasi, kini terancam mandek. Hal ini menimbulkan disinsentif bagi kader berkualitas untuk berkembang.

“Itu semua macet kalau proses pemilihan para pimpinan partai tidak mengalami pergantian sama sekali gitu loh. Dan itu yang menimbulkan semacam disinsentif buat kader partai yang berkualitas,” tegasnya.

Partai Politik yang Mengalami Kebuntuan Regenerasi

Berdasarkan catatan, sejumlah partai politik besar di Indonesia masih mempertahankan figur yang sama untuk memimpin, bahkan dalam kurun waktu yang sangat lama. Fenomena ini kontras dengan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut melakukan regenerasi, meski Burhanuddin menyoroti penurunan kualitas proses pemilihan ketua umum di kedua partai tersebut.

“Kalau kita lihat di Golkar kan Munas luar biasa intensif, kompetitif, tapi belakangan juga berkurang gitu ya, suasana regenerasi yang berkualitas, meskipun masih lebih baik dibanding banyak partai lain Golkar itu ya,” ungkap Burhanuddin.

Di Indonesia, setidaknya ada empat nama yang paling lama menduduki jabatan ketua umum partai politik, bahkan satu di antaranya telah menjabat selama 26 tahun.

Ketua Umum Partai Politik dengan Masa Jabatan Terlama:

  • Megawati Soekarnoputri (PDI-P): 26 Tahun
  • Muhaimin Iskandar (PKB): 20 Tahun
  • Surya Paloh (Nasdem): 12 Tahun
  • Prabowo Subianto (Gerindra): 11 Tahun

Megawati Soekarnoputri memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selama 26 tahun, terhitung sejak pertama kali ditetapkan sebagai Ketua Umum pada periode 1999-2003. Masa jabatannya akan terus bertambah setelah ia kembali dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 PDI-P di Bali, Jumat (1/8/2025).

Muhaimin Iskandar, akrab disapa Cak Imin, telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak tahun 2005. Ia terpilih secara aklamasi untuk periode 2024-2029, yang akan menambah masa baktinya.

Surya Paloh menduduki posisi ketua umum Partai Nasdem selama 12 tahun, sejak organisasi kemasyarakatan tersebut resmi menjadi partai politik pada Kongres pertama 25-26 Januari 2013. Ia masih memimpin partai tersebut hingga kini.

Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sejak 2014. Ia pertama kali ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa pada 20 September 2014, menggantikan ketua umum sebelumnya yang wafat.

Usulan Pembatasan Masa Jabatan

Menyikapi fenomena ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Usulan ini tertuang dalam kajian Direktorat Monitoring KPK mengenai tata kelola partai politik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan hasil masukan dari berbagai elemen, termasuk kader partai politik, terkait temuan KPK mengenai belum adanya standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.

“Ya tentunya, karena kajian itu kami melibatkan banyak elemen termasuk kawan-kawan dari partai politik yang juga memberikan saran masukan dalam upaya perbaikan sistem politik di Indonesia,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Budi menambahkan bahwa kajian ini juga mempertimbangkan potensi tindak pidana korupsi dalam proses kaderisasi partai politik. Ia menyinggung kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko yang diduga melibatkan pemodal politik.

“Sehingga dengan kajian ini kami berharap biaya-biaya yang bisa ditekan,” pungkasnya.