Akses.co.id — Ancaman kekeringan kembali membayangi kawasan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, memicu kekhawatiran terulangnya krisis air bersih seperti yang terjadi pada 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengantisipasi potensi serupa di tahun 2026.

Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohammad Yohan, menyatakan bahwa fenomena kekeringan di wilayah Jakarta Selatan seringkali menimbulkan pertanyaan. Hal ini mengingat Jakarta Selatan dikenal sebagai jalur aliran air dari hulu ke hilir.

“Ini yang namanya Jaksel, pintu air dari hulu ke hilir. Jadi mungkin orang berpikir kok ternyata masih ada yang kekeringan ya di wilayah Jaksel,” ujar Yohan kepada Kompas.com pada Jumat (24/4/2026).

Yohan menjelaskan bahwa kekeringan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh masalah distribusi air, melainkan lebih kepada faktor alam, utamanya hilangnya sumber air baku di dalam tanah.

“Ketika sumber baku air tanahnya itu hilang, kekeringan, sehingga ini mengakibatkan kurang air bersih. Ini ada di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa,” katanya.

Kekeringan Ekstrem 2023 sebagai Refleksi

Periode 2023 hingga 2024 menjadi fase yang paling terasa dampaknya terkait kekeringan di Cipedak. Saat itu, sejumlah titik di kawasan tersebut dilanda krisis air bersih.

Wilayah yang terdampak parah meliputi satu RW yang mencakup RT 14, RT 1, dan RT 13. Selain itu, kawasan Renek Agung di RW 8, yang meliputi RT 3, RT 4, dan RT 7, juga mengalami kondisi serupa.

“Kalau dilihat pada tahun 2023, ekstremnya di 2023 ya, kejadian trending 2023-2024. Tapi kita antisipasi di 2026, jangan sampai kejadiannya,” tegas Yohan, menekankan pentingnya persiapan untuk menghindari terulangnya bencana.

Faktor Geologi Jadi Penyebab Utama

Lebih lanjut, Yohan memaparkan bahwa kondisi geologi menjadi penyebab utama kesulitan warga dalam memperoleh air bersih, terutama saat musim kemarau.

Lapisan tanah di wilayah tersebut membuat sumber air berada jauh di bawah permukaan, bahkan terkadang berada di bawah lapisan batuan. Hal ini mempersulit akses terhadap air.

“Ketika airnya itu lebih rendah dari lapisan batuan itu tadi, otomatis akan susah untuk mendapatkan air bersih, apalagi saat kemarau ketika suplai airnya berkurang,” jelasnya.

Solusi Jangka Panjang dan Antisipasi

Menghadapi kondisi tersebut, BPBD DKI Jakarta sebelumnya mengandalkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki yang bekerja sama dengan PAM Jaya.

“Pada saat kejadian tersebut, kita suplai dengan mobil-mobil tangki yang ada dari PAM ke lokasi tersebut,” ujar Yohan.

Namun, Yohan menekankan bahwa distribusi air menggunakan mobil tangki bukanlah solusi jangka panjang. BPBD DKI Jakarta mendorong adanya penyediaan tandon air sebagai cadangan di wilayah yang rawan kekeringan.

“Harusnya ada tandon air, jadi warga tidak hanya bisa mengambil air saat mobil tangki datang. Tandon bisa dipakai untuk suplai air ke situ,” katanya.

Penyediaan tandon air dianggap sebagai langkah penting agar warga tidak sepenuhnya bergantung pada distribusi darurat, terutama ketika musim kemarau kembali melanda.