BENGKULU, KOMPAS.com – Sejumlah kader Partai Golkar Kota Bengkulu menyuarakan protes keras melalui unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bengkulu, Kamis (23/4/2026). Aksi ini dilatarbelakangi oleh pembekuan pengurus lama DPD II Partai Golkar Kota Bengkulu dan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua tanpa komunikasi yang memadai.
Para kader yang mengatasnamakan diri mereka sebagai “penjaga amanah” pohon beringin itu menolak keputusan yang mereka nilai sepihak dan otoriter. Pembekuan pengurus lama di bawah kepemimpinan Patriana Sosialinda dan penunjukan Plt, Sauri Oegan, dilakukan tanpa melibatkan atau menginformasikan kepengurusan yang ada.
“Kami menjalankan amanah, perintah, dari DPP dan DPD namun dibekukan dan ditunjuk plt sepihak. Kami menolak tindakan otoriter tersebut,” ujar salah seorang peserta aksi dalam orasinya.
Tuntutan Akuntabilitas dan Transparansi
Yudi Darmawansyah, Wakil Ketua Partai Golkar Kota Bengkulu yang juga merupakan bagian dari pengurus lama, menegaskan tuntutan utama mereka. Pihaknya meminta DPD Golkar Provinsi Bengkulu untuk menjalankan proses penunjukan dan pembekuan pengurus dengan mekanisme yang akuntabel dan transparan.
“SK Plt hanya diberikan via WhatsApp, tidak konfirmasi. Kami ingin melihat surat terlampir fisiknya,” kata Yudi, menyoroti minimnya komunikasi resmi dalam proses tersebut.
Peserta demonstrasi juga mempertanyakan alasan pembekuan pengurus lama dan penunjukan Plt. Mereka merasa janggal, mengingat pengurus di sembilan kabupaten yang masa jabatannya telah habis tidak mengalami pembekuan serupa.
Yudi menduga langkah ini merupakan upaya DPD Provinsi Bengkulu untuk memuluskan calon tunggal dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bengkulu. “Ada keinginan DPD provinsi hendak memuluskan calon tunggal, kami menolak langkah tidak demokratis itu,” tegas Yudi.
Kejanggalan lain yang diungkapkan adalah penundaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musda) yang telah disiapkan oleh panitia pada 19 Februari 2026. Meskipun kesiapan telah mencapai 100 persen, pengurus DPD provinsi dikabarkan menunda Musda secara mendadak.
Menyikapi situasi ini, Yudi menyatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan ini. Unjuk rasa yang berlangsung singkat tersebut merupakan peringatan, dan massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika aspirasi mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh pengurus DPD provinsi.
Tanggapan DPD Provinsi
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Yudi Harzan, menjelaskan bahwa Surat Keputusan (SK) penunjukan Plt Sauri Oegan telah melalui rapat harian pimpinan DPD Partai Golkar provinsi.
Ia menambahkan, penunjukan Plt dinilai layak dilakukan mengingat masa jabatan kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota Bengkulu telah berakhir sejak Desember 2026. “Mekanisme keluarnya SK Plt sudah sesuai mekanisme,” ujar Yudi Harzan.
Terkait tudingan adanya upaya penjagokan kandidat tertentu untuk posisi Ketua DPD I Partai Golkar Kota Bengkulu, Yudi Harzan membantahnya. Ia menegaskan bahwa pemilihan ketua akan dilaksanakan melalui Musda pada tanggal 25 April 2026.
“Plt ditugaskan menyelenggarakan Musda pada 25 April, pemilihan dilakukan secara terbuka semua kader diperbolehkan mendaftar menjadi kandidat ketua asal syarat memenuhi,” jelas Yudi Harzan, menekankan keterbukaan proses pemilihan.
