Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com — Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Marunda di Jakarta Utara kembali menjadi sorotan akibat kerusakan berulang kali yang disebabkan oleh tabrakan kendaraan berat. Fasilitas yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah ini, yang berlokasi di jalur arteri padat truk kontainer, tercatat mengalami kerusakan pada tahun 2024 dan kembali dilaporkan rusak pada tahun 2026.

Pada akhir tahun 2023, JPO Marunda yang baru saja selesai dibangun dengan biaya sekitar Rp 15,5 miliar, mengalami kerusakan pada Sabtu (6/4/2024) pagi. Insiden tersebut disebabkan oleh tabrakan truk kontainer yang mengakibatkan salah satu lobi lift rusak, atap turun meskipun tidak sampai ambruk, serta kaca lobi sisi lift retak. Pembatas jalan dan pagar JPO juga mengalami kehancuran akibat benturan.

Menariknya, perbaikan pada insiden tersebut ditanggung oleh perusahaan truk yang terlibat kecelakaan, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengeluarkan biaya perbaikan.

Kerusakan Berulang pada 2026

Kejadian serupa kembali terulang pada tahun 2026. Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, kaca lobi lift JPO Marunda yang berdekatan dengan SMPN 244 kembali ditemukan pecah hingga berlubang. Kaca yang rusak tersebut ditutupi sementara dengan spanduk putih bertuliskan “Maaf sedang dalam perbaikan”.

Muhammad Taufat (49), operator Lift JPO Marunda, menjelaskan bahwa pecahnya kaca lobi lift disebabkan oleh manuver truk kontainer yang hendak melakukan putar balik. “Itu karena kontainer putar balik. Jadi, kontainer putar balik terlalu mepet ke trotoar, jadi ekornya kena (kaca),” ujar Taufat kepada Kompas.com di lokasi pada Kamis (23/4/2026).

Insiden tersebut terjadi pada bulan Maret 2026. Taufat menambahkan bahwa ia telah melaporkan kondisi kerusakan tersebut kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Lift Lumpuh Akibat Kerusakan Sensor

Selain kerusakan kaca, kedua unit lift di JPO Marunda juga dilaporkan tidak berfungsi sejak bulan Ramadhan. Kerusakan ini diduga disebabkan oleh tempias air hujan yang merusak sensor lift. “Rusaknya sejak bulan puasa kemarin. Kena tetesan tempias hujan. Kalau hujan gede, hujan angin, dia pasti ada yang eror karena kan dia rata-rata pakai sensor,” jelas Taufat.

Meskipun lift sempat diperbaiki oleh petugas Bina Marga, kerusakan kembali terjadi dan hingga kini belum dapat digunakan. Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, mengonfirmasi bahwa penonaktifan lift JPO Marunda disebabkan oleh insiden kecelakaan. “Terkait kondisi lift JPO Marunda, dapat kami sampaikan bahwa fasilitas lift untuk sementara dinonaktifkan akibat kerusakan yang disebabkan oleh benturan kendaraan dengan muatan berukuran besar, yang terjadi saat kendaraan melakukan putar balik tidak pada lokasi yang semestinya,” ungkap Siti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Ia merinci bahwa benturan tersebut menyebabkan kerusakan pada kaca tempered beserta aksesoris pendukungnya.

Tanggung Jawab Kontraktor Masih Berlangsung

Siti Dinarwenny juga menjelaskan bahwa JPO Marunda masih dalam tahap proses serah terima kedua (FHO). Oleh karena itu, tanggung jawab pemeliharaan masih berada pada penyedia jasa konstruksi hingga diterbitkannya berita acara serah terima kedua.

Meskipun demikian, komponen JPO yang mengalami kerusakan dipastikan akan segera diperbaiki. Saat ini, material pengganti masih dalam proses pengadaan dan perbaikan akan dilakukan setelah seluruh komponen tersedia. Dinas Bina Marga juga tengah melakukan evaluasi terhadap bangunan kaca rumah lift yang berulang kali rusak akibat benturan kontainer. “Sehubungan dengan bangunan rumah lift yang berulang kali mengalami kerusakan akibat benturan kendaraan, saat ini kami tengah melakukan evaluasi guna merumuskan langkah-langkah pengamanan yang lebih efektif,” ujar Siti.

Imbauan Penggunaan JPO dan Dorongan Perbaikan

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan JPO demi menjaga keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan fungsi infrastruktur. Siti menambahkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyeberang secara aman dan tertib masih perlu digalakkan agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai upaya meningkatkan minat masyarakat menggunakan JPO, Dinas Bina Marga secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan desain, termasuk peningkatan aspek aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, serta estetika kota. Kolaborasi lintas instansi juga dilakukan untuk menekan perilaku menyeberang sembarangan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Guru Besar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bobi Setiawan, mendesak agar fasilitas lift JPO Marunda segera diperbaiki. Ia menekankan pentingnya lift sebagai aksesibilitas bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak. “Sangat penting (keberadaan lift), karena kita harus tetap menjamin kawasan yang manusiawi dan memenuhi hak warga atas aksesbilitas,” ucap Bobi saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Bobi khawatir jika lift tidak segera diperbaiki, pengguna akan enggan menggunakan JPO, yang berpotensi mengancam keselamatan pejalan kaki. Ia juga menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pemeliharaan fasilitas publik dan menyarankan Pemprov Jakarta untuk berkolaborasi dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta dalam pemeliharaan fasilitas publik, termasuk JPO dengan lift.

Ketimpangan Struktural dan Dampak Sosial

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menyoroti pembangunan infrastruktur yang cenderung fokus pada fisik tanpa pengelolaan berkelanjutan. “Kelompok rentan adalah yang paling dirugikan. Dalam sosiologi perkotaan, ini sering disebut sebagai ketimpangan antara penyediaan (provision) dan akses nyata,” kata Rakhmat saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Rakhmat berpendapat bahwa kualitas fasilitas publik sangat memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Fasilitas yang rusak seperti lift mati, kaca pecah, dan kondisi kotor menciptakan persepsi tidak aman dan tidak terurus, yang berkaitan dengan konsep Broken Windows Theory. “Ketika lingkungan tampak rusak, orang cenderung menghindar dan tidak mematuhi aturan,” ujarnya.

Akibatnya, minat masyarakat menggunakan JPO menurun karena tidak lagi dianggap sebagai ruang aman dan nyaman. Warga kemudian memilih menyeberang langsung atau meminta bantuan juru parkir. Rakhmat menegaskan bahwa keberadaan lift pada fasilitas publik bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari inklusivitas sosial. “Tanpa lift, JPO terasa eksklusif secara sosial karena hanya bisa digunakan oleh orang yang fisiknya kuat,” tegasnya.

Menurutnya, jika kerusakan fasilitas dibiarkan, masyarakat akan beradaptasi dengan perilaku negatif, seperti menyeberang sembarangan, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan sekaligus membentuk sikap apatis terhadap fasilitas publik.