Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Marunda di Jakarta Utara, yang dibangun dengan sentuhan arsitektur Betawi dan dilengkapi fasilitas modern seperti 11 kamera CCTV, lampu artistik, serta dua lift, kini dilaporkan mengalami kerusakan pada kedua fasilitas lift-nya. Kerusakan ini telah berlangsung sejak Ramadhan 2026, memaksa pengguna, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil, untuk menempuh sekitar 43 anak tangga demi melintas.

Kondisi ini menuai sorotan dari para pakar. Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Bobi Setiawan, menilai kerusakan tersebut mencerminkan kelemahan dalam pemeliharaan fasilitas publik oleh pemerintah pasca-pembangunan.

“Hanya bisa membangun, lemah pemeliharaan,” ujar Bobi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/4/2026).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, JPO Marunda memiliki panjang sekitar 22,6 meter, lebar tiga meter, dan ketinggian 5,5 meter dari permukaan jalan. Desainnya yang unik dengan elemen rumah Betawi dan dilengkapi lift di kedua sisinya, yang seharusnya mempermudah aksesibilitas, kini tidak berfungsi.

Bobi menekankan pentingnya keberadaan lift sebagai penjamin kawasan yang manusiawi dan pemenuhan hak warga. Ia menyarankan agar lift JPO Marunda segera diperbaiki. Tanpa fasilitas ini, masyarakat cenderung enggan menggunakan JPO dan memilih menyeberang langsung di jalan, yang berisiko membahayakan keselamatan.

Ia juga mendorong pemerintah untuk menjajaki kerja sama dengan pihak swasta jika mengalami kendala dalam pemeliharaan fasilitas publik. Dengan perawatan yang baik, usia pakai fasilitas publik dapat diperpanjang dan tetap optimal digunakan masyarakat.

Kelompok Rentan Paling Terdampak

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menambahkan bahwa rusaknya lift JPO Marunda merupakan cerminan ketimpangan struktural dalam pengelolaan fasilitas publik. Ia mengamati bahwa banyak infrastruktur dibangun secara fisik, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai.

“Kelompok rentan adalah yang paling dirugikan. Dalam sosiologi perkotaan, ini sering disebut sebagai ketimpangan antara penyediaan (provision) dan akses nyata,” jelas Rakhmat.

Rakhmat menegaskan bahwa lift bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari inklusivitas sosial. Tanpa fasilitas tersebut, JPO menjadi eksklusif dan hanya dapat diakses oleh individu dengan kondisi fisik tertentu. Ia juga memperingatkan bahwa kerusakan yang berlarut-larut dapat memicu adaptasi negatif, seperti masyarakat kembali menyeberang sembarangan, yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan.

Menurunnya Kepercayaan Publik

Lebih lanjut, Rakhmat menilai bahwa pembiaran kerusakan fasilitas publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat bisa menganggap pemerintah tidak serius dalam pengelolaan anggaran dan kurang responsif terhadap kebutuhan publik. Hal ini dapat memicu sikap sinis dan ketidakpatuhan terhadap kebijakan dalam jangka panjang.

Ia menyarankan pemerintah untuk tidak hanya fokus pada perbaikan teknis, tetapi juga melakukan langkah sosial, seperti:

  • Perawatan rutin dan respons cepat
  • Pengawasan keamanan fasilitas
  • Desain berbasis kebutuhan pengguna (ramah disabilitas, pencahayaan cukup, bersih)
  • Sosialisasi dan edukasi keselamatan
  • Partisipasi masyarakat dalam pengawasan

“Kasus JPO Marunda menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada infrastruktur fisik, tetapi pada relasi antara kualitas fasilitas, kebiasaan sosial, dan kepercayaan publik,” pungkas Rakhmat.

Penyebab Kerusakan dan Rencana Perbaikan

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa kerusakan lift disebabkan oleh benturan kendaraan berat bermuatan besar yang berputar tidak pada lokasi semestinya.

“Fasilitas lift untuk sementara dinonaktifkan akibat kerusakan yang disebabkan oleh benturan kendaraan dengan muatan berukuran besar, yang terjadi saat kendaraan melakukan putar balik tidak pada lokasi yang semestinya,” ujar Siti.

Benturan tersebut menyebabkan kerusakan pada kaca tempered dan komponen pendukung lainnya. Siti menambahkan bahwa JPO Marunda masih dalam proses serah terima kedua (FHO), sehingga tanggung jawab pemeliharaan masih berada pada penyedia jasa konstruksi. Meskipun demikian, perbaikan akan segera dilakukan setelah seluruh komponen pengganti tersedia.

Ia juga mengungkapkan bahwa kejadian serupa pernah terjadi pada 2024, ketika kaca lift rusak akibat ditabrak kontainer. Oleh karena itu, pihaknya akan mengevaluasi desain agar lebih tahan terhadap risiko serupa.

Upaya Peningkatan Penggunaan JPO

Siti mengakui bahwa tingkat penggunaan JPO oleh masyarakat masih rendah, meskipun banyak yang telah dibangun. Ia mengimbau pejalan kaki untuk memanfaatkan JPO demi keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan infrastruktur.

“Komitmen pemerintah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan desain JPO,” kata Siti.

Upaya tersebut meliputi peningkatan aksesibilitas, keselamatan, kenyamanan, serta estetika kota. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas instansi untuk menekan kebiasaan menyeberang sembarangan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas secara menyeluruh.