Jerman dan Italia secara tegas menolak seruan untuk membekukan kesepakatan kerja sama antara Uni Eropa dan Israel. Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya kemarahan internasional atas eskalasi perang di Lebanon dan situasi kemanusiaan di Tepi Barat, Palestina.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg, Spanyol dan Irlandia kembali mengangkat isu penghentian perjanjian yang telah terjalin sejak Juni 2000. Namun, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menilai proposal tersebut tidaklah tepat.
“Kita harus berbicara dengan Israel mengenai isu-isu penting. Hal itu harus dilakukan dalam dialog yang kritis dan konstruktif dengan Israel,” ujar Wadephul, mengutip laporan AFP, Rabu (22/4/2026).
Senada dengan Jerman, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, juga menolak seruan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang akan diambil pada hari itu terkait penghentian kerja sama.
Sikap negara-negara anggota Uni Eropa terhadap Israel memang semakin menguat pasca-invasi Israel ke Lebanon dan pemberlakuan undang-undang baru mengenai hukuman mati bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Menteri Luar Negeri Irlandia, Helen McEntee, menekankan pentingnya tindakan.
“Kita perlu bertindak. Kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai fundamental kita dilindungi,” kata McEntee.
Belum Ada Dukungan untuk Sanksi Israel
Menyikapi kekhawatiran atas jatuhnya korban sipil dalam perang di Gaza, Uni Eropa tahun lalu telah mengusulkan sejumlah langkah potensial untuk memberikan sanksi kepada Israel. Opsi tersebut mencakup pemutusan hubungan perdagangan atau penjatuhan sanksi kepada para menteri pemerintah.
Namun, hingga kini, belum ada satu pun dari langkah-langkah yang diuraikan oleh Brussels yang berhasil mendapatkan dukungan memadai dari negara-negara anggota untuk dapat diimplementasikan. Untuk dapat menangguhkan seluruh perjanjian kerja sama Uni Eropa, diperlukan suara bulat dari 27 negara anggota, sebuah skenario yang hampir pasti akan terhalang oleh negara-negara sekutu Israel.
Alternatif yang dinilai lebih realistis adalah menangguhkan sebagian dari kesepakatan yang memfasilitasi hubungan perdagangan yang lebih erat. Langkah ini hanya membutuhkan dukungan mayoritas dari negara-negara Uni Eropa.
[img.2]
Namun, implementasi opsi tersebut akan memerlukan perubahan posisi dari negara-negara besar Uni Eropa seperti Jerman dan Italia. Meskipun demikian, Roma dikabarkan memberikan sinyal bahwa mereka mungkin terbuka untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel, terutama setelah menangguhkan perjanjian pertahanan.
“Langkah-langkah yang sudah ada di meja perundingan yang membutuhkan mayoritas bersyarat akan mengharuskan negara-negara bagian untuk mengubah posisi mereka,” kata Menteri Luar Negeri Estonia, Kaja Kallas, usai pertemuan tersebut. “Kita tidak melihat hal itu hari ini, tetapi diskusi ini akan terus berlanjut.”
Perubahan Politik di Hongaria Beri Harapan Baru
Sementara itu, upaya untuk mendorong langkah-langkah yang lebih kecil terus dilakukan. Prancis dan Swedia kembali menyuarakan seruan yang sebelumnya disampaikan oleh beberapa negara Uni Eropa lainnya, yakni menghentikan impor barang dari permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Usulan terpisah mengenai penjatuhan sanksi kepada para pemukim Israel di Tepi Barat sebelumnya sempat diveto oleh Hongaria selama berbulan-bulan. Namun, kekalahan Viktor Orbán, yang dikenal sebagai pendukung setia Israel, dalam pemilihan umum Hongaria baru-baru ini, telah memunculkan harapan baru di kalangan negara-negara Uni Eropa lainnya.
