JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek jalan tembusan yang menghubungkan Jalan Rawajati Timur dengan Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, masih terkatung-katung. Akses jalan yang dijanjikan hingga kini belum terwujud, menyisakan gang sempit yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor atau pejalan kaki di sepanjang RW 007 Pejaten Timur. Sejumlah rumah warga masih berdiri, sebagian kosong, dibongkar, atau terbengkalai, menciptakan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Warga setempat, Amira (36), telah mengetahui rencana proyek jalan tembusan ini sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun, hingga kini, akses jalan yang dinanti belum juga terealisasi. Proyek ini sejatinya membutuhkan pembongkaran ratusan rumah warga dan relokasi penghuninya. Meski tidak menolak pembangunan, warga menyatakan keberatan terhadap nilai ganti rugi yang dianggap tidak sesuai harapan.
“Sebenarnya warga tuh excited sih. Mikirnya kan gusuran itu pasti nominalnya gede ya, ekspektasinya dua digit lah, eh ternyata nominal per meternya itu di satu digit doang,” jelas Amira saat ditemui di lokasi pada Kamis (23/4/2026). Kendati demikian, warga akhirnya menerima nilai ganti rugi tersebut. Namun, persoalan baru muncul dalam proses pencairan dana.
Sejumlah warga menghadapi kendala administrasi, terutama terkait kepemilikan rumah yang telah berpindah tangan. Kondisi ini diperparah oleh ketua RT yang sudah tidak berdomisili di wilayah terdampak, sehingga menyulitkan pengurusan berkas. Sebagian warga masih menanti pencairan dana yang dijanjikan cair pada akhir April 2026.
Ina (bukan nama sebenarnya), salah satu warga terdampak, mengungkapkan kecemasannya karena verifikasi berkas yang tak kunjung selesai. Ia membandingkan kondisinya dengan warga lain yang telah menerima ganti rugi sejak akhir 2025 dan sudah meninggalkan lokasi. Ina sendiri belum dapat menentukan tempat tinggal baru karena belum memiliki dana untuk uang muka rumah.
“Orang udah pada beli rumah, kami mau beli di mana lagi? Sedangkan kami udah nyari, sudah cocok, harus DP. Kita belum megang uang,” ungkap Ina. Selain ketidakpastian finansial, Ina juga khawatir dengan kondisi lingkungan sekitar. Rumah-rumah yang kosong dikhawatirkan menjadi tempat persembunyian orang tak dikenal.
Ia berharap proses pembebasan lahan dan pencairan dana segera diselesaikan. Keresahan serupa diungkapkan Apin, warga lainnya. Ia menyebut suasana kampung yang dulu ramai kini berubah sepi. Kondisi semakin mengkhawatirkan pada malam hari akibat minimnya penerangan. Banyak warga yang sudah pindah memutus aliran listrik dan membawa kabel, termasuk lampu jalan.
“Itu jadi rawan, kampung jadi banyak orang luar masuk yang kami enggak kenal itu. Sama akses jalan jadinya gelap,” kata Apin. Menurut Apin, pembongkaran sebaiknya dilakukan secara serentak oleh Dinas Bina Marga untuk menghindari bangunan kosong yang memicu keresahan warga.
Proses Pembebasan Lahan Masih Berlangsung
Terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinar Wenny, menyatakan bahwa pembangunan jalan tembusan akan dilanjutkan setelah proses pembebasan lahan rampung. Hingga akhir 2025, sebanyak 59 dari total 118 bidang tanah telah berhasil dibebaskan. Sisanya masih dalam proses penyelesaian.
“Adapun pembangunan akan dilanjutkan setelah proses pembebasan lahan selesai. 59 bidang tanah masih dalam proses,” kata Wenny dalam keterangannya pada Kamis (24/4/2026).
