Akses.co.id — PASAMAN BARAT, KOMPAS.com – Di tengah predikatnya sebagai produsen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terbesar di Sumatera Barat dengan volume mencapai 2,87 juta ton per tahun, Kabupaten Pasaman Barat justru menghadapi realitas pahit. Sebanyak 4.056 balita di wilayah tersebut tercatat mengalami stunting, kondisi gagal tumbuh yang mengancam kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Prevalensi stunting di Pasaman Barat saat ini tercatat sebesar 12,4 persen. Namun, data pemadanan antara e-PPGBM dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025 mengungkapkan sebuah potret yang lebih mengkhawatirkan: 1.110 balita stunting hidup dalam kemiskinan struktural, terhalang akses terhadap hunian layak, sanitasi, air minum, hingga listrik.

Kondisi paradoks ini mendorong Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan percepatan penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor yang lebih terintegrasi. Upaya ini mendapat dukungan berkelanjutan dari Tanoto Foundation, yang kembali menunjuk Pasaman Barat sebagai mitra dalam program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S).

Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, pada Rabu (22/4), menyatakan bahwa pihaknya menaruh perhatian serius terhadap isu ini. “Pasaman Barat dinilai memiliki komitmen kuat dalam penanganan stunting. Selama periode pendampingan 2022–2024, sejumlah capaian telah dihasilkan,” ujar Felly.

Capaian tersebut meliputi penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, pengembangan modul pelatihan bagi dai serta tokoh agama dan budaya, pelatihan 25 dai, serta pelaksanaan pra-rembuk bersama perusahaan perkebunan.

Stunting Menjadi Persoalan Serius

Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa stunting tetap menjadi persoalan krusial yang membutuhkan penanganan terpadu. Menurutnya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia dua tahun, yang dikenal sebagai periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi yang terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” jelas Yulianto.

Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, merinci lebih lanjut mengenai kondisi kemiskinan yang membelit para balita stunting. Berdasarkan analisis data, dari 1.110 balita dalam kondisi rentan, ditemukan berbagai keterbatasan akses dasar yang signifikan.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

  • 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni
  • 60 balita belum memiliki akses jamban layak
  • 69 balita belum mendapatkan air minum aman
  • 22 balita masih menggunakan bahan bakar tradisional
  • 2 balita bahkan belum menikmati akses listrik

“Ini menunjukkan bahwa stunting sangat berkaitan dengan faktor lingkungan dan kemiskinan. Intervensinya harus menyentuh berbagai sektor sekaligus, bukan hanya memberikan makanan tambahan,” tegas Joni.

Kolaborasi dan Inovasi “Brondol Sawit”

Untuk memutus lingkaran kemiskinan yang berdampak pada stunting, pemerintah daerah bersama Tanoto Foundation memperkuat kemitraan melalui pendampingan teknis dan advokasi. Program yang dijalankan meliputi penguatan komitmen pemerintah daerah, lokakarya konvergensi lintas sektor, implementasi SKPP, pengembangan kurikulum Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), pelatihan tokoh agama, hingga penguatan manajemen data.

Selain intervensi gizi spesifik yang menjadi ranah Dinas Kesehatan, intervensi gizi sensitif juga terus didorong melalui berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, daerah ini juga melahirkan terobosan unik. Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, pemerintah daerah menginisiasi gerakan “Brondol Sawit”. Gerakan ini melibatkan perusahaan perkebunan dalam mendukung intervensi sensitif secara terpadu, dengan harapan dapat menyalurkan sebagian berkah ekonomi sawit langsung kepada keluarga rentan yang menjadi akar masalah stunting.

Kontras: Raksasa Sawit Cermin di Hadapan Ancaman Stunting

Ironi yang terjadi di Pasaman Barat bagaikan tamparan keras di tengah gemerlap kontribusi sektor sawit. Daerah ini merupakan basis produksi kelapa sawit terbesar di Sumatera Barat, dengan luas lahan rakyat mencapai 126.934 hektare. Produksi TBS yang mencapai 2,87 juta ton per tahun turut berkontribusi pada lonjakan kinerja ekspor CPO dan produk turunannya asal Sumbar sebesar 36,16 persen, dengan total nilai mencapai US$1,91 miliar.

Di tingkat nasional, industri sawit menyumbang 1,22 persen dari produksi CPO Indonesia dan menjadi lokomotif devisa nonmigas dengan nilai Rp 440 triliun. Namun, ironisnya, di tingkat tapak, ribuan balita justru hidup tanpa akses listrik dan air bersih.

Estimasi kebutuhan anggaran untuk intervensi total mencapai Rp 1.414.250.000. Angka ini mencakup berbagai kebutuhan perbaikan:

  • Perbaikan rumah tidak layak huni: Rp 25 juta per unit
  • Sertifikat tanah: Rp 250 ribu
  • Sambungan air minum layak: Rp 1,6 juta
  • Fasilitas buang air besar layak: Rp 5 juta
  • Sambungan listrik daya 450 VA: Rp 750 ribu
  • Penyediaan tabung gas, kompor, dan regulator: Rp 800 ribu per keluarga

Dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus digenjot, termasuk potensi tambahan Rp 25 miliar dari sektor sawit, serta aliran dana desa dan dukungan swasta, Pasaman Barat sejatinya memiliki sumber daya yang memadai untuk memerangi stunting. Pertanyaan krusial kini adalah, mampukah daerah yang dikenal kaya di Sumatera Barat ini mengubah berkah sawit menjadi benteng perlindungan bagi anak-anaknya dari ancaman gagal tumbuh? Masa depan generasi emas Indonesia 2045 bergantung pada jawaban di lapangan.