BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyatakan bahwa Provinsi Aceh masih belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. Ia menekankan perlunya dukungan signifikan dari pemerintah pusat, khususnya untuk percepatan pemulihan infrastruktur yang mengalami kerusakan.
Pernyataan ini disampaikan Mualem dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027 yang digelar di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Ia menggambarkan kondisi riil di lapangan masih jauh dari kata ideal.
“Ini yang terjadi di lapangan Bapak, Ibu sekalian,” ujar Mualem pada Kamis, 23 April 2026.
Menurut Mualem, bantuan yang telah diterima dari pemerintah pusat sejauh ini lebih banyak terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang dan pangan. Sementara itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur belum menunjukkan kemajuan yang optimal.
“Jadi harus kita sadari bahwa untuk memulihkan ini sesuai yang kita harapkan, bantuan dari pusat boleh dikatakan di Aceh hanya baru mencukupi untuk sembako, untuk makan, ini yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Infrastruktur Rusak Jadi Kendala Utama
Mualem menyoroti bahwa kerusakan infrastruktur masih menjadi persoalan krusial yang belum tertangani secara memadai. Sejumlah jembatan dan jalan yang rusak dilaporkan belum tuntas diperbaiki.
Akibatnya, masyarakat di berbagai wilayah pedalaman masih menghadapi kesulitan akses yang signifikan. Kondisi ini berdampak pada mobilitas warga yang terhambat.
- Warga masih terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai.
- Akses jalan darat belum sepenuhnya pulih.
- Mobilitas masyarakat menjadi terhambat.
“Jadi kita lihat, sampai sekarang di pedalaman-pedalaman masih menggunakan rakit, tali untuk berjalan masih melewati sungai. Jadi inilah terjadi,” ungkapnya.
Anggaran Rp 40 Triliun Dibutuhkan
Dalam forum tersebut, Mualem memaparkan bahwa Aceh memerlukan anggaran sekitar Rp 40 triliun untuk proses pemulihan pascabencana. Namun, anggaran yang tersedia saat ini dinilai belum mencukupi untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam upaya mempercepat pembangunan kembali wilayahnya.
Dampak Sosial Ekonomi yang Mengkhawatirkan
Mualem juga menyoroti dampak lanjutan dari bencana terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa dampak yang teridentifikasi antara lain:
- Meningkatnya angka kemiskinan.
- Bertambahnya jumlah pengangguran.
- Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat.
“Ini satu tamparan buat kita, tapi pun demikian ini musibah datang dari Allah, yang memulihkan ini dari Allah. Ini cobaan untuk kita semua,” katanya.
Mualem menegaskan bahwa Musrenbang RKPA 2027 merupakan forum strategis untuk menyelaraskan rencana pembangunan Aceh dengan program-program nasional. Ia mengajak seluruh elemen yang hadir untuk bersama-sama mencari solusi terbaik bagi Aceh, mengingat berbagai tantangan yang masih dihadapi.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” serunya.
Ke depan, dukungan dari pemerintah pusat dinilai menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan Aceh, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan dampak lingkungan yang masih berlangsung hingga kini.
