JAKARTA, KOMPAS.com — Ketahanan energi Indonesia menghadapi tantangan serius akibat ketergantungan impor minyak yang tinggi, mencapai sekitar 60 persen dari total kebutuhan. Situasi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik global yang memicu volatilitas harga dan pasokan minyak dunia, menempatkan Indonesia dalam kondisi rentan.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan bahwa penghematan energi bukan lagi sekadar kebiasaan individual, melainkan fondasi krusial bagi masa depan energi nasional. Ia menegaskan bahwa transisi energi harus dibarengi dengan perubahan perilaku konsumsi.
“Yang harus dipahami bahwa kita sedang dalam kondisi krisis. Dalam kondisi normal, cadangan (BBM) 21 hari itu mungkin aman. Tapi ini kondisinya tidak normal karena ada gangguan impor,” ujar Fabby Tumiwa kepada Kompas.com, Rabu (15/4/2026).
Fabby mendorong masyarakat untuk mengambil langkah-langkah penghematan energi yang konkret, seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi publik atau alternatif, serta membatasi perjalanan yang tidak mendesak.
Aksi Nyata Kecil untuk Masa Depan Energi
Kesadaran akan pentingnya penghematan energi mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nadine, seorang pekerja swasta di Jakarta, memilih mengganti kompor gas elpiji dengan kompor listrik dan air fryer sejak awal tahun 2026. Keputusannya didorong oleh kesulitan mendapatkan gas elpiji dan kesadaran akan efisiensi energi.
“Selain karena susah dapat gas elpiji, ternyata kalau pakai kompor listrik jadi lebih banyak opsi juga buat masak, hitung-hitung hemat energi juga. Pakai gas elpiji kalau masak porsi besar saja,” ujar Nadine.
Hal serupa dipertimbangkan oleh Fahri, warga Jakarta, yang berencana rutin bersepeda ke kantor mengingat jarak yang masih terjangkau. Ia melihat manfaat ganda dari kebiasaan ini, yakni menghemat energi sekaligus menjaga kesehatan.
“Ke kantor kan dekat, mau coba pakai sepeda biar bisa lebih hemat dan bonusnya kalau dibiasakan pakai sepeda bisa lebih sehat juga,” tukas Fahri.
Dorongan untuk melakukan penghematan energi semakin mendesak mengingat tren peningkatan konsumsi energi nasional. Pada tahun 2023, konsumsi energi Indonesia mencapai 1,220 juta ton setara minyak, mengalami kenaikan 6,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Data ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, Chrisnawan Anditya.
Sektor industri menjadi penyumbang terbesar konsumsi energi dengan porsi 45,60 persen, disusul sektor transportasi (36,74 persen), rumah tangga (12,35 persen), dan komersial (4,44 persen).
Dari sisi fiskal, beban negara semakin berat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalokasikan Rp 381,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik, dengan asumsi harga minyak dunia sebesar 70 dolar AS per barel. Setiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi tersebut akan menambah beban negara sebesar Rp 6,8 triliun. Lonjakan harga minyak hingga 100-120 dolar AS per barel dapat menambah beban ratusan triliun rupiah.
Jurus Jitu Pemerintah
Pemerintah telah meluncurkan sejumlah program untuk mengurangi ketergantungan impor energi. Program biodiesel B35 yang dilanjutkan menjadi B40 dan ditargetkan naik ke B50 pada tahun 2024, berhasil menghemat devisa negara sebesar 7,78 miliar dolar AS. Meskipun demikian, program ini masih sangat bergantung pada komoditas kelapa sawit yang rentan terhadap fluktuasi harga dan persaingan lahan.
Bauran energi terbarukan (EBT) baru mencapai 16 persen, jauh dari target 23 persen yang kemudian direvisi oleh pemerintah. Padahal, biaya EBT terus menurun, dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kini lebih ekonomis dibandingkan pembangunan PLTU baru.
Tren kendaraan listrik (EV) menjadi salah satu harapan baru. Biaya operasional EV diklaim 80 persen lebih hemat dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar minyak, dan berpotensi menekan impor BBM secara signifikan dalam jangka panjang. Namun, pertumbuhan EV masih terbatas, dan pemerintah masih bergulat antara mendorong adopsi EV secara luas atau memprioritaskan EV berbasis baterai nikel (NMC) untuk mendukung hilirisasi industri nikel.
Selain EV, layanan Bahan Bakar Gas (BBG) yang dikembangkan oleh PGN juga menjadi alternatif energi yang telah terbukti efektif. Dengan nilai oktan (RON) 120-130, BBG memungkinkan mesin beroperasi lebih efisien, menghasilkan emisi karbon sekitar 20 persen lebih rendah dibandingkan BBM, dan tidak meninggalkan residu pada komponen mesin. Sistem dual fuel yang mengombinasikan BBG dan BBM juga memperpanjang jarak tempuh kendaraan. Saat ini, BBG telah digunakan oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari taksi, bajaj, angkot, kendaraan pribadi, hingga armada Transjakarta.
Industri Hulu Migas sebagai Motor Ekonomi
Di luar upaya penghematan dan peralihan sumber energi, industri hulu migas juga memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, menyoroti kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB Migas), serta Participating Interest (PI) 10 persen yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Seringkali muncul persepsi bahwa keberadaan industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dilihat secara komprehensif, industri ini justru memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan berlapis bagi daerah,” ujar Rinto dalam Media Education IPA, Senin (20/4/2026).
Sebagai contoh, pada tahun 2023, Provinsi Riau menerima DBH Migas sebesar Rp 3,6 triliun dan PBB Migas senilai Rp 3,9 triliun. Secara nasional, PBB Migas mencapai Rp 13,711 triliun pada 2022, atau lebih dari separuh total PBB nasional yang mencapai Rp 24,01 triliun.
Aktivitas operasional di wilayah kerja (WK) migas juga turut menggerakkan roda ekonomi lokal melalui pembelian barang dan jasa, keterlibatan pelaku usaha daerah, pengembangan industri turunan, penyediaan energi untuk pembangkit listrik, hingga pembangunan fasilitas umum.
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pengembangan masyarakat (PPM) juga berkontribusi dalam memperkuat dampak sosial ekonomi di sekitar wilayah operasi.
“Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan,” tambah Rinto.
Pada akhirnya, masa depan energi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh keputusan di ruang rapat kabinet atau fluktuasi harga minyak global. Ia tumbuh dari tindakan-tindakan kecil di kehidupan sehari-hari, seperti keputusan Nadine beralih ke kompor listrik atau kebiasaan Fahri bersepeda ke kantor. Keputusan-keputusan individual ini, jika dijumlahkan, memiliki potensi besar untuk membentuk arah kebijakan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor energi yang rentan.
