Akses.co.id — Pemerintah melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappissus) mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disajikan. Kepala Bappissus, Aris Marsudiyanto, menekankan bahwa indeks MBG telah dihitung secara matematis berdasarkan kondisi riil di lapangan dan harga yang berlaku.

“Jadi tingkat indeks Makan Bergizi Gratis yang sekarang ini ada sudah kita hitung ya secara matematik riil dan implementasi di lapangan dengan harga-harga yang ada,” ujar Aris di hadapan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), seperti dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/4/2026).

Aris menegaskan bahwa SPPG memikul tanggung jawab besar dalam menyediakan gizi berkualitas bagi anak-anak bangsa demi perbaikan generasi penerus. Ia berpesan agar para pengusaha SPPG yang jumlahnya mencapai lebih dari 22.000 unit di seluruh Indonesia dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya.

“Mohon yang ada di sini sampaikan ke seluruh teman-temannya ya para pengusaha SPPG yang sekarang ini ada 22.000-an ya untuk sama-sama kita mempunyai tanggung jawab memperbaiki bangsa ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Temuan Kecurangan dan Penghentian Operasional

Dalam kesempatan yang sama, Aris mengungkapkan adanya temuan kecurangan dari sejumlah pengusaha yang terlibat dalam program MBG. Kecurangan tersebut berupa penyajian menu yang tidak memenuhi standar kualitas. Akibatnya, sekitar 1.700 SPPG terpaksa dihentikan sementara operasionalnya untuk dilakukan evaluasi.

Contoh konkret dari kecurangan tersebut adalah pemotongan ayam utuh. Seharusnya satu ekor ayam dipotong menjadi 12 bagian, namun di lapangan ditemukan pemotongan yang menghasilkan 16 hingga 20 bagian. Hal ini jelas mengurangi porsi yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat.

“Sampai detik ini saya koordinasi terus dengan BGN sudah 1.700 sekian SPPG yang di-suspend diberhentikan sementara evaluasi. Mereka harus perbaikin berikan proposal untuk perbaikan,” ungkap Aris.

Ia juga secara tegas meminta para pengusaha untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata.

“Saya minta kepada bapak-bapak ibu-ibu yang di sini ya mohon sebagai pengusaha ya jangan hanya berpikir profit, profit, profit, profit dan profit,” tandasnya.

Fleksibilitas Menu MBG Penting untuk Stabilitas Harga

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menyeragamkan menu MBG di seluruh SPPG. Kebijakan ini diambil untuk menghindari tekanan terhadap ketersediaan dan lonjakan harga bahan pangan.

Dadan menjelaskan bahwa BGN justru ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan menyesuaikan menu dengan kesukaan masyarakat setempat. Hal ini penting agar tekanan konsumsi tidak terlalu tinggi dan harga bahan pangan tetap stabil.

“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” papar Dadan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).

Sebagai ilustrasi, Dadan mencontohkan kejadian pada perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025. Saat itu, BGN menyeragamkan menu MBG menjadi nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat. Kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga telur sebesar Rp 3.000, dengan kebutuhan mencapai 2.200 ton.

“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000,” jelasnya.