YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah mengevaluasi ulang anggaran operasional bus sekolah menyusul lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Dexlite. Kenaikan harga ini berpotensi mengganggu kelancaran program yang menjadi sandaran ratusan siswa setiap harinya.
Kepala Bidang Angkutan dan Terminal Dishub Gunungkidul, Sigit Wijayanto, menjelaskan bahwa armada bus sekolah mereka tidak diperkenankan menggunakan BBM bersubsidi. Oleh karena itu, operasionalnya mutlak bergantung pada Dexlite, yang per liternya kini melonjak dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600.
“Bus kita tidak boleh menggunakan BBM subsidi dan untuk operasional menggunakan dexlite,” ujar Sigit saat dihubungi wartawan melalui telepon, Kamis (23/4/2026).
Menyikapi situasi ini, Sigit menegaskan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran operasional. Langkah ini krusial untuk memastikan keberlangsungan program bus sekolah tanpa terhenti di tengah jalan, mengingat besarnya ketergantungan siswa terhadap layanan tersebut.
Evaluasi Anggaran untuk Kelangsungan Operasional
Saat ini, terdapat tujuh unit bus sekolah yang aktif melayani ratusan siswa setiap harinya. Sigit merinci, satu unit bus sekolah memerlukan alokasi anggaran sebesar Rp 392 juta per tahun. Angka tersebut mencakup berbagai komponen, tidak hanya pembelian BBM, tetapi juga mencakup biaya operasional rutin dan pajak kendaraan.
Dengan adanya kenaikan harga Dexlite, penambahan anggaran menjadi satu-satunya opsi agar operasional bus sekolah dapat terus berjalan normal. “Saat ini masih beroperasi seperti biasa,” ungkap Sigit, mengindikasikan bahwa evaluasi anggaran sedang dalam proses.
DPRD Berkomitmen Perjuangkan Penambahan Anggaran
Menanggapi urgensi tersebut, Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan komitmen penuh lembaganya untuk memperjuangkan penambahan anggaran bagi operasional bus sekolah. Ia memastikan bahwa persoalan ini akan menjadi prioritas dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Nanti saat pembahasan anggaran di APBD Perubahan akan diperjuangkan agar bisa ditambah,” tegas Endang.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, program bus sekolah terbukti telah memberikan kontribusi positif dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Ia menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan program ini, bahkan jika memungkinkan, anggaran dapat ditingkatkan untuk perluasan manfaat.
“Jangan sampai berhenti, bahkan kalau kita punya anggaran bisa ditambah, karena ini program bagus bisa mengurangi angka kecelakaan,” tutupnya.
