Akses.co.id — PADANG, KOMPAS.com — Gelombang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) telah mengubah lanskap konsumsi masyarakat di Kota Padang. Fenomena antrean panjang untuk Biosolar dan anjloknya penjualan Pertamax Turbo menjadi gambaran nyata di lapangan. Para ekonom menilai situasi ini sebagai fase “sakau” ekonomi akibat pengurangan subsidi, sebuah proses yang dinilai menyakitkan namun perlu demi kesehatan ekonomi jangka panjang.

Pakar Ekonomi Perencanaan Pembangunan Universitas Andalas, Endrizal Ridwan, menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari upaya melepaskan diri dari ketergantungan subsidi komoditas. “Ini seperti orang berhenti dari ketergantungan. Pasti ada fase sakit. Dalam jangka pendek bisa terjadi tekanan, bahkan resesi kecil dan inflasi. Tapi dalam jangka panjang, ini jauh lebih sehat bagi ekonomi,” ujar Endrizal kepada Kompas.com, Jumat (24/4/2026).

Pergeseran Konsumsi Terlihat Jelas

Perubahan perilaku konsumen terlihat nyata di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di SPBU 14.251.518 kawasan Pisang, Kecamatan Pauh, penjualan Pertamax Turbo nyaris tak bergerak. Hingga Selasa (21/4/2026) sore, hanya tercatat satu transaksi senilai Rp 80.000 atau setara sekitar 4 liter. Padahal, sebelumnya, BBM beroktan tinggi ini cukup diminati, terutama oleh pengguna kendaraan bermotor berperforma tinggi.

Lonjakan harga dari sekitar Rp 12.900 menjadi Rp 20.250 per liter membuat minat konsumen anjlok tajam. Pengawas SPBU setempat mengonfirmasi penurunan penjualan Pertamax Turbo dan Dexlite lebih dari 50 persen. “Biasanya pembelinya anak-anak muda dengan motor bagus. Sekarang sudah sangat berkurang,” ungkapnya.

Sementara itu, di SPBU Jalan Dr. Sutomo, Padang Timur, fenomena berbanding terbalik terjadi. Antrean Biosolar justru memanjang hingga ke luar area SPBU. Operator SPBU, Sastia, melaporkan banyak pemilik kendaraan diesel pribadi seperti Kijang Innova dan Pajero yang beralih dari Dexlite ke Biosolar akibat perbedaan harga yang signifikan. “Sekarang yang antre justru mobil-mobil pribadi. Mereka beralih karena harga Dexlite naik tinggi,” tuturnya.

Potensi Beban Baru bagi Keuangan Negara

Endrizal Ridwan menilai pergeseran konsumsi ini sebagai bukti nyata bagaimana tekanan harga memaksa konsumen kelas menengah ke atas untuk beralih ke BBM bersubsidi. “Yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi kini beralih ke subsidi. Ini fakta di lapangan,” katanya.

Namun, fenomena ini turut menimbulkan risiko baru bagi keuangan negara. Peningkatan konsumsi BBM bersubsidi berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Pemerintah ingin mengurangi subsidi, tetapi jika konsumsi subsidi meningkat, justru bebannya bisa bertambah,” tegas Endrizal.

Dampak Merembet ke Sektor Usaha dan Daya Beli

Tekanan kenaikan harga tidak hanya dirasakan oleh konsumen kendaraan pribadi. Sektor usaha juga merasakan dampaknya, terutama pada kenaikan harga elpiji nonsubsidi yang mendongkrak biaya produksi. Di Padang, harga gas 12 kilogram naik dari Rp 194.000 menjadi Rp 230.000, sementara tabung 50 kilogram melonjak hingga Rp 1,66 juta.

Pelaku usaha kuliner Aneka Rendang Asese, Restu, mengaku mulai merasakan imbasnya. Ia yang menghabiskan sedikitnya delapan tabung gas 12 kilogram per hari, menyatakan akan terpaksa menaikkan harga jual jika tren kenaikan harga terus berlanjut. “Saya masih pakai stok lama. Tapi kalau harga terus naik, pasti akan berpengaruh ke harga jual,” ujarnya.

Dalam jangka pendek, Endrizal memprediksi dampak kenaikan harga akan merembet ke daya beli masyarakat dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Ia merujuk pada studi empiris Universitas Indonesia yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen harga BBM berpotensi meningkatkan angka kemiskinan sekitar 1 persen. “Pemerintah harus benar-benar tahu siapa yang paling terdampak dan memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya.

Menuju Sistem Ekonomi yang Lebih Sehat

Meskipun fase ini menyakitkan, Endrizal menegaskan bahwa ini adalah bagian dari proses menuju sistem ekonomi yang lebih sehat. Menurutnya, subsidi BBM yang selama ini dinikmati juga oleh kelompok mampu, kerap kali tidak tepat sasaran. Ia mendorong perubahan skema subsidi dari berbasis komoditas menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.

“Biarkan harga mengikuti pasar. Yang tidak mampu diberikan bantuan langsung. Itu jauh lebih adil,” ujarnya.

Endrizal juga melihat kondisi global, seperti ketegangan geopolitik, dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengurangi subsidi secara bertahap tanpa menimbulkan gejolak besar. “Kalau ada faktor eksternal, masyarakat biasanya lebih bisa menerima penyesuaian,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai kurang produktif secara fiskal, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menyarankan agar efektivitasnya dievaluasi. “Niat baik tidak cukup. Yang penting adalah dampaknya. Kalau tidak optimal, sebaiknya dikaji ulang,” ujarnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi, Endrizal mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada utang untuk mengejar target jangka pendek. “Pertumbuhan bisa didorong dengan utang, tetapi itu berarti mengorbankan masa depan. Lebih baik memperkuat fondasi ekonomi,” katanya.

Endrizal menutup dengan menekankan bahwa masa transisi ini memang tidak mudah, namun sangat penting. “Ekonomi kita sedang ‘sakau’. Ini memang menyakitkan. Tapi setelah fase ini, kita akan punya sistem yang lebih sehat, lebih efisien, dan lebih berkeadilan,” tuturnya.