— SURABAYA, KOMPAS.com — Pemerintah menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi di Indonesia, yang diperkirakan mencapai hampir satu juta orang setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong seruan agar institusi pendidikan tinggi tidak hanya sekadar mencetak lulusan, melainkan juga memastikan mereka siap memasuki dunia kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Manusia Kemenko PM, Abdul Haris, menyatakan keprihatinannya dalam sebuah forum diskusi di Universitas Negeri Surabaya, Sabtu (25/4/2026). “Jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi setiap tahun hampir mencapai 1 juta. Jangan sampai kampus hanya menjadi fabrikasi pengangguran,” tegasnya.

Tiga Masalah Utama Pendidikan Tinggi

Abdul Haris mengidentifikasi tiga persoalan fundamental yang dihadapi pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu akses, kualitas, dan relevansi. Ia memaparkan bahwa angka partisipasi kasar pendidikan tinggi saat ini masih berkisar 30 persen. Sementara itu, dari sisi kualitas dan relevansi, lulusan dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Kondisi ini, menurut Abdul Haris, sangat berkaitan dengan lemahnya kesesuaian antara kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri. “Banyak industri membutuhkan tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu, tapi tidak terpenuhi karena lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan,” jelasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Abdul Haris mendorong adanya perubahan kurikulum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi, dengan mandat tri dharma-nya, harus mampu memberikan solusi konkret bagi persoalan pengangguran dan kemiskinan.

Kampus Harus Berbasis Inovasi dan Riset Berdampak

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menekankan pentingnya transformasi perguruan tinggi menjadi pusat inovasi. Menurutnya, fokus pada pengajaran saja tidak cukup; perguruan tinggi perlu menghasilkan inovasi yang memiliki dampak nyata.

“Kalau kita hanya fokus pada teaching, tidak akan berkembang inovasi dan riset,” ujar Arif.

Arif Satria menambahkan bahwa inovasi dan teknologi merupakan motor penggerak kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, ia mengamati adanya kesenjangan antara hasil riset di kampus dengan kebutuhan riil di sektor industri. “Riset tidak boleh berhenti pada publikasi, tetapi harus masuk ke industri dan menjadi solusi,” pungkasnya.