Akses.co.id — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyuarakan keprihatinan atas dominasi pemberitaan negatif di media yang dinilainya menutupi berbagai capaian pembangunan di daerahnya. Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyampaian informasi, terutama demi menjaga citra Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rudy menganggap indikator-indikator positif pembangunan di Kaltim belum mendapat sorotan yang memadai. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang bertengger di peringkat keempat nasional.

“Tidak pernah di-publish bahwa kinerja Pemprov Kaltim itu nomor empat secara nasional. Setelah DKI, Yogyakarta, dan Kepri,” ujar Rudy, mengutip pemberitaan Kompas.com pada Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, penyampaian informasi yang berimbang sangat krusial. Ia khawatir narasi negatif yang terus-menerus diangkat dapat merugikan kredibilitas dan citra Kalimantan Timur secara keseluruhan.

“Kita harus jaga kredibilitas Kalimantan Timur. Jangan gara-gara situasi negatif terus yang disampaikan, nanti merugikan kita semua,” tegasnya.

Rudy mendorong media untuk lebih banyak mengangkat aspek-aspek positif yang memberikan dampak konstruktif bagi masyarakat. Ia memberikan contoh proyek-proyek yang berhasil dihidupkan kembali setelah lama terbengkalai.

“Kalau mau viral, yang positif. Misalnya, hotel ini 20 tahun tidak hidup, sekarang sudah berfungsi. Jembatan yang 13 tahun tidak beroperasi, sekarang sudah terkoneksi. Itu yang harus di-publish,” katanya.

Rudy Mas’ud Pilih Bicara Langsung, Berbeda dengan Pendekatan Internal Pemprov

Di sisi lain, Gubernur Rudy Mas’ud juga menanggapi keluhan sejumlah awak media terkait adanya pembatasan peliputan pasca-aksi demonstrasi yang terjadi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan pendekatan komunikasi di lingkungan internal Pemerintah Provinsi Kaltim.

Sebagian jajaran di Pemprov Kaltim disebutnya lebih menghendaki penyampaian informasi dilakukan melalui juru bicara agar lebih terkontrol. Namun, Rudy secara pribadi mengaku lebih nyaman dan memilih untuk berkomunikasi langsung dengan para wartawan.

“Kenapa teman-teman Pemprov membatasi? Karena mereka maunya kalau saya ngomong itu lewat jubir,” ungkap Rudy.

“Saya tanya, Anda senang lewat jubir atau langsung? Mau langsung kan? Nah, mereka enggak mau,” lanjutnya, mengindikasikan adanya perbedaan pandangan di internal Pemprov.

Rudy menambahkan, pertimbangan penggunaan juru bicara oleh sebagian pihak di Pemprov adalah untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan ke publik telah melalui proses klarifikasi yang memadai.

“Kalau belum jelas, tidak bisa dilakukan klarifikasi. Makanya mintanya lewat jubir,” jelasnya.

Sebelumnya, ribuan massa memang telah menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi tersebut dipicu oleh sejumlah pengadaan yang dinilai kurang tepat di tengah upaya efisiensi anggaran, termasuk isu terkait pengadaan rumah dinas senilai Rp 25 miliar dan mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar.