Akses.co.id — SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya memberikan penjelasan mengenai keputusannya untuk tidak menemui para demonstran yang menggelar aksi pada Selasa (21/4/2026). Rudy menyatakan bahwa penolakannya tersebut didasari pertimbangan keamanan dan belum terpenuhinya prosedur dialog yang semestinya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, pada Kamis (23/4/2026), Rudy mengemukakan bahwa tujuan awal dari aksi unjuk rasa tersebut sebenarnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Namun, arah aksi kemudian bergeser menuju kantor gubernur setelah sebagian tuntutan dinilai belum mendapatkan respons yang memuaskan.

“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujar Rudy.

Faktor Keamanan dan Protokol Dialog

Rudy menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk melakukan dialog. Akan tetapi, ia merasa keberatan jika komunikasi harus dilakukan di tengah kerumunan massa yang suasananya mulai memanas dan tidak kondusif.

“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” jelas Rudy.

Ia menambahkan, situasi di lapangan pada sore menjelang malam hari sudah tidak lagi kondusif. Hal ini diperparah dengan adanya insiden pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan. Rudy menilai, memaksakan diri untuk keluar menemui massa dalam kondisi tersebut sangat berisiko.

“Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?” imbuhnya.

Tawaran Audiensi yang Ditolak

Gubernur mengklaim bahwa pihaknya telah menawarkan perwakilan massa untuk masuk ke dalam gedung pemerintahan guna melakukan audiensi secara resmi. Namun, tawaran tersebut justru ditolak oleh para pengunjuk rasa. Padahal, Rudy mengaku membuka akses dialog selama 24 jam, baik di kantor maupun di rumah jabatannya.

“Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif,” tegas Rudy.

Aksi unjuk rasa tersebut sebelumnya dilaporkan diwarnai kericuhan. Massa merasa kecewa karena gubernur tidak kunjung menemui mereka hingga pukul 20.00 WITA. Situasi memanas setelah terjadi aksi bakar kardus dan pelemparan terhadap petugas, yang akhirnya memaksa polisi mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa.

Massa demonstran mengajukan tiga tuntutan utama. Salah satunya adalah sorotan terhadap anggaran rumah jabatan yang dinilai fantastis, mencapai Rp 25 miliar, yang mencakup fasilitas akuarium laut dan alat kebugaran. Tuntutan lainnya adalah mengenai pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.

Rudy mengajak mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bersinergi dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Timur. Namun, ia menekankan pentingnya jalur komunikasi yang sesuai dengan prosedur.