Akses.co.id — SAMARINDA, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, angkat bicara mengenai aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Selasa, 21 April 2026. Ia mengklaim telah menawarkan audiensi kepada perwakilan demonstran, namun tawaran tersebut ditolak.

Pernyataan ini disampaikan Rudy dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Atlet Sempaja, Samarinda, pada Kamis, 24 April 2026. Menurutnya, pihaknya telah mengundang perwakilan massa untuk masuk ke gedung pemerintahan guna melakukan dialog secara resmi. Namun, tawaran tersebut tidak diterima oleh para pengunjuk rasa.

“Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Saya tidak bisa bicara asal bunyi, harus speak by data. Dialog lebih efektif jika dalam suasana kondusif,” tegas Rudy.

Gubernur menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak menemui massa secara langsung didasari oleh pertimbangan keamanan serta belum terpenuhinya prosedur audiensi yang semestinya.

Tujuan Aksi Disebutkan Semula ke DPRD

Rudy memaparkan bahwa tujuan utama aksi unjuk rasa tersebut sebenarnya adalah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, bukan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“H-1 disampaikan bahwa teman-teman itu tujuan utamanya adalah ke DPRD. Namun, pergeseran arah aksi ke kantor gubernur terjadi setelah sebagian tuntutan dinilai tidak terpenuhi,” ujar Rudy.

Ia menekankan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk berdialog, namun merasa keberatan jika komunikasi harus dilakukan di tengah kerumunan massa yang suasananya mulai memanas dan tidak kondusif.

“Saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya,” kata Rudy.

Situasi Lapangan Dinilai Tidak Kondusif

Situasi di lapangan pada sore menjelang malam hari, lanjut Rudy, sudah tidak kondusif. Hal ini diperparah dengan adanya insiden pelemparan botol dan batu ke arah aparat keamanan.

Rudy menilai, memaksakan diri keluar menemui massa dalam kondisi seperti itu akan sangat berisiko. “Bapak-Ibu bisa membayangkan, kalau saya di tengah-tengah situ, terus dilempar begitu, bagaimana?” imbuhnya.

Aksi unjuk rasa tersebut sebelumnya dilaporkan diwarnai kericuhan. Massa merasa kecewa karena gubernur tidak kunjung menemui mereka hingga pukul 20.00 WITA. Situasi memuncak ketika massa melakukan bakar kardus dan pelemparan terhadap petugas, yang akhirnya mendorong polisi mengerahkan water cannon untuk membubarkan massa.

Tiga tuntutan utama yang dibawa oleh massa dalam aksi tersebut meliputi evaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan kepada DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Selain itu, massa juga menyoroti anggaran rumah jabatan serta pengadaan mobil dinas yang disebut senilai Rp 8,5 miliar.