PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menilai sejumlah program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki konsep yang sangat baik, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Menurutnya, kurangnya koordinasi di tingkat bawah menjadi hambatan utama yang perlu segera dievaluasi.
Agustiar menyoroti program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih sebagai inisiatif yang luar biasa dari segi konsep. Namun, ia mengakui adanya tantangan teknis saat pelaksanaan di lapangan.
“Makan Bergizi Gratis itu bagus sebenarnya, Koperasi Merah Putih juga bagus, program-program beliau itu sangat luar biasa, cuma yang di bawahnya, sambungannya kurang (koordinasi), itu yang perlu dievaluasi,” ujar Agustiar saat membuka agenda misi dagang dan investasi Pemprov Jatim di Hotel Bahalap, Palangka Raya, Kamis (23/5/2024).
Komitmen Kawal Program Nasional di Daerah
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pemantauan langsung di lapangan. Tujuannya adalah memastikan program-program dari pemerintah pusat berjalan sesuai dengan jalur yang ditetapkan dan visi mulia presiden tidak terhambat oleh masalah teknis di tingkat daerah.
Agustiar memberikan contoh program pendidikan seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang memiliki konsep terintegrasi. Ia mengkhawatirkan jika pengawasan di lapangan tidak memadai, dampak negatifnya bisa meluas.
“Kalau tidak dikawal, nanti merembet ke mana-mana, Pak Presiden yang kasihan, padahal tujuannya sangat mulia,” tambahnya.
Pastikan Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran
Menyikapi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Agustiar menyatakan kesiapan Pemprov Kalteng untuk melakukan penyesuaian skema penyaluran. Langkah ini diambil menyusul adanya wacana perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang akan lebih memfokuskan bantuan kepada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi agar lebih tepat sasaran.
Gubernur Kalteng juga aktif memantau keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap mematuhi standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
“Ini kan program beliau (Presiden), tentunya kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah pasti mengawal. Diharapkan selanjutnya akan benar-benar tepat sasaran,” tegas Agustiar.
