JAKARTA, Kompas.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa nilai tukar rupiah saat ini berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan, termasuk dampak perang di Iran yang turut memengaruhi pasar keuangan internasional.
Pada penutupan perdagangan 21 April 2026, nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp 17.140 per dollar Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan pelemahan sebesar 0,87 persen secara point to point dibandingkan dengan posisi akhir Maret 2026.
Perry Warjiyo menyatakan, fundamental ekonomi Indonesia yang solid seharusnya menopang penguatan nilai tukar rupiah. Perekonomian nasional dinilai tetap mampu menjaga ketahanannya meskipun dihadapkan pada gejolak geopolitik global. “Kami tegaskan bahwa nilai tukar rupiah sekarang ini telah undervalued dibandingkan dengan fundamental,” ujar Perry dalam konferensi pers pada Rabu (22/4/2026).
Dampak Geopolitik dan Kebijakan BI
Gubernur BI mengakui bahwa eskalasi konflik di Iran memberikan tekanan terhadap rupiah. Hal ini terlihat dari kenaikan harga minyak dunia, penguatan dollar AS, serta lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Situasi tersebut secara inheren memengaruhi aliran modal global menuju negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Untuk meredam volatilitas yang terjadi, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan yang mencakup sisi moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan global.
Salah satu langkah konkret yang diambil BI adalah stabilisasi nilai tukar melalui intervensi pasar. Intervensi ini dilakukan baik di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri maupun melalui transaksi spot dan DNDF di pasar domestik.
BI juga memastikan kecukupan cadangan devisa, yang per akhir Maret 2026 tercatat mencapai sekitar 148,2 miliar dollar AS. Selain itu, bank sentral berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik. Salah satunya melalui penyesuaian suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik aliran modal asing dan memperkuat ketahanan eksternal.
“Dari sisi kebijakan moneter untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, yaitu dengan meningkatkan intensitas intervensi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah baik intervensi di offshore NDF maupun domestic spot maupun di DNDF,” jelas Perry.
Proyeksi Ekonomi dan Target Kebijakan
Kebijakan moneter BI juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan uang primer (M0) lebih dari 10 persen. Tujuannya adalah untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan mendukung perbaikan ekonomi. Pertumbuhan M0 pada Maret 2026 tercatat tetap tinggi sebesar 11,8 persen secara tahunan.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu mekanismenya adalah melalui pemberian insentif likuiditas makroprudensial. Melalui sinergi kedua kebijakan tersebut, BI berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berada dalam kisaran 4,9-5,7 persen pada tahun 2026. Inflasi ditargetkan tetap dalam sasaran 1,5-3,5 persen.
Selain itu, defisit transaksi pembayaran ditargetkan dapat dijaga di level 1,3 persen hingga 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan kredit juga diproyeksikan mencapai 8-12 persen.
“Secara fundamental nilai tukar rupiah kita akan stabil dan cenderung menguat didukung oleh fundamental ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, imbal hasil yang menarik dan juga komitmen BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” pungkas Perry.
