Akses.co.id — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memperpanjang gencatan senjata dengan Iran, sebuah langkah yang awalnya didorong oleh ultimatum pada awal April lalu. Periode gencatan senjata, yang awalnya hanya 14 hari, kini tidak memiliki batas waktu akhir yang ditetapkan, menandakan potensi perundingan lebih lanjut meski diwarnai ketidakpercayaan kedua belah pihak.

Keputusan perpanjangan ini disampaikan Trump dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menunda serangan terhadap Iran hingga negara itu mengajukan proposal baru untuk mengakhiri konflik. “Proses tersebut akan diselesaikan dengan satu cara atau lainnya,” ujar Trump, seperti dikutip dari laporan DW Indonesia. Meskipun ada indikasi pelonggaran dalam agresi militer, Angkatan Laut AS tetap melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Tiga Skenario Masa Depan Hubungan AS-Iran

Gencatan senjata yang diperpanjang ini membuka kembali peluang perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Iran, yang merupakan kesempatan pertama dalam hampir satu dekade. Namun, jurang ketidakpercayaan yang dalam masih menjadi hambatan utama untuk memulai kembali negosiasi. Upaya mediasi dari Pakistan untuk mempertemukan kedua negara di Islamabad sempat muncul, namun rencana tersebut terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan.

Amerika Serikat bersikeras pada rencana 15 poinnya, sementara Iran mengajukan 10 tuntutan balasan. Meski terdapat perbedaan signifikan, kedua negara tampaknya tidak ingin berlama-lama dalam situasi ketidakpastian yang terus berlanjut. Hal ini mengarah pada dua skenario alternatif:

  • Skenario Negosiasi Damai: Kedua belah pihak berhasil memperkecil perbedaan posisi dan mencapai kesepakatan damai.
  • Skenario Eskalasi Militer: Hubungan diplomatik terus memburuk, meningkatkan ketegangan militer di Selat Hormuz dan berpotensi memicu kembali pertempuran.

Pokok Perbedaan Utama: Program Nuklir dan Selat Hormuz

Perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Iran terfokus pada dua isu krusial dari 15 tuntutan AS. Pertama, Iran diminta menghentikan program nuklirnya. Presiden Trump menolak kembali pada kesepakatan nuklir yang dirundingkan pendahulunya, Barack Obama, dan memilih keluar secara sepihak pada 2018 untuk mendapatkan kesepakatan yang dianggapnya lebih baik. Laporan media AS menyebutkan kebuntuan utama terletak pada jangka waktu penghentian program nuklir, di mana Iran bersedia selama lima tahun, sementara AS menuntut minimal 20 tahun tanpa pengayaan uranium. Mekanisme pengawasan dan nasib uranium yang telah dimiliki Iran juga menjadi sumber perdebatan.

Isu kedua adalah jaminan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, jalur perdagangan global yang vital. Sejak perang dimulai pada 28 Februari, Iran menghentikan pelayaran sipil di selat tersebut sebagai respons atas serangan AS dan Israel. Iran kemudian mengusulkan penerapan tarif atau pungutan, yang dinilai menguntungkan secara ekonomi dan memberikan posisi tawar yang kuat di tengah kelangkaan bahan bakar global. Bahkan setelah gencatan senjata diperpanjang, Garda Revolusi Iran dilaporkan menyerang tiga kapal kargo di selat tersebut.

Amerika Serikat menolak keras blokade tersebut dan menerapkan blokade balasan terhadap kapal-kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan Iran pada pertengahan April. Akibatnya, Iran kini terputus dari jalur perdagangan ekonominya. Untuk mengembalikan kondisi pelayaran bebas seperti sedia kala, diperlukan misi angkatan laut internasional untuk menjamin keselamatan perusahaan pelayaran dan awaknya.

Faktor Lain yang Mempengaruhi Dinamika

Perang ini juga memberikan dampak signifikan pada posisi domestik Presiden Trump. Sebagian pendukung gerakan MAGA mulai menjaga jarak karena Trump dinilai melanggar janji untuk tidak terlibat dalam operasi militer luar negeri yang panjang dan mahal. Dampak ekonomi dari blokade, termasuk kenaikan harga bahan bakar, juga mulai dirasakan di dalam negeri. Situasi ini dapat mendorong Trump untuk menghindari ultimatum baru demi mencegah keterlibatan militer lebih lanjut.

Tekanan politik semakin meningkat menjelang pemilihan paruh waktu AS dalam enam bulan ke depan, yang akan menentukan komposisi Kongres. Jika Partai Republik kehilangan mayoritas, hal ini akan berdampak besar bagi Trump. Ia berada di bawah tekanan untuk tidak terjebak dalam perang berkepanjangan sekaligus tetap meraih hasil yang menguntungkan.

Di Iran, pemerintahan di bawah Pemimpin Tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, mungkin tidak merasakan tekanan waktu yang sama, meskipun blokade AS berdampak pada ekonomi negara itu. Namun, Garda Revolusi, yang oleh para ahli disebut sebagai ‘negara dalam negara’, justru semakin memperkuat pengaruhnya akibat konflik, dengan fokus yang lebih pada kekuasaan daripada de-eskalasi.

Peran Israel dan Dinamika Regional

Keterlibatan Israel sejak awal konflik menjadi faktor penting lainnya. Tujuan perang pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak sepenuhnya sejalan dengan AS. Mengingat Israel berada dalam jangkauan roket Iran, kepentingan keamanannya bersifat mendasar. Serangan udara Israel terhadap Iran dan meningkatnya konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon menambah kompleksitas situasi.

Saat ini, gencatan senjata yang dimediasi Trump antara Israel dan Lebanon juga berlaku. Perhitungan Israel adalah bahwa normalisasi hubungan dengan Lebanon dan pelucutan Hizbullah akan meningkatkan keamanan Israel. Namun, hasil dari proses ini belum pasti dan sangat terkait erat dengan perkembangan hubungan antara AS dan Iran.