Gedung parlemen di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang dengan kontur yang lebih tinggi dibandingkan bangunan pemerintahan lainnya, memberikan kesan megah dan kokoh.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa lokasi calon pembangunan Gedung MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berada di posisi yang lebih tinggi, tepat di sebelah kiri Istana.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ujar Muzani saat meninjau lokasi pembangunan di IKN, Senin (20/4/2026), dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/04/2026).
Muzani menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara. Ia mengapresiasi perkembangan pembangunan di IKN yang kini sudah terlihat nyata.
“Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Desain Disetujui Presiden Prabowo
Presiden terpilih Prabowo Subianto dilaporkan telah menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan Nusantara sebagai pusat pemerintahan sekaligus ibu kota politik Indonesia.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025. Desainnya kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026, mengikuti arahan Presiden terkait penyempurnaan konsep rancangan.
Proses perancangan ini melibatkan studi banding ke sejumlah negara, termasuk Turki, India, dan Mesir. Tujuannya adalah untuk menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, serta mampu mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Target Rampung 2027-2028
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa desain kawasan tersebut mengusung filosofi yang kuat untuk mencerminkan karakter kelembagaan negara.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujar Basuki.
Menurut Basuki, penekanan pada aspek filosofi ini sangat penting agar kawasan tersebut tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam bagi penyelenggaraan negara.
