Akses.co.id — Warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, pada Sabtu (25/4/2026), memberikan suara mereka dalam pemilihan umum kota, menandai kontestasi politik perdana sejak pecahnya perang di Gaza. Tingkat partisipasi awal dilaporkan masih rendah, dengan tidak ada calon pejabat dari Hamas yang turut serta dalam pemilihan ini.

Komisi Pemilihan Umum Pusat yang berpusat di Ramallah mencatat jumlah pemilih terdaftar mencapai hampir 1,5 juta di Tepi Barat yang diduduki Israel, serta sekitar 70.000 pemilih di wilayah Deir El Balah, Gaza.

Pantauan di lapangan menunjukkan warga mulai mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Al Bireh, Tepi Barat, dan Deir El Balah sejak pagi. Namun, menjelang siang, tingkat partisipasi pemilih masih berkisar 15 persen, sebelum kemudian meningkat menjadi 24,53 persen pada pukul 13.00 waktu setempat. Sejumlah TPS di beberapa wilayah Tepi Barat dilaporkan nyaris kosong, meskipun proses pemilu diawasi oleh para diplomat asing.

Seruan Partisipasi dan Harapan Perubahan

Menyikapi rendahnya antusiasme pemilih, Ketua Komisi Pemilihan Umum Rami Hamdallah mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka, seraya menekankan pentingnya kontestasi ini bagi masa depan rakyat Palestina.

Harapan akan adanya perubahan juga diungkapkan oleh sejumlah pemilih. Khalid Eid (55), salah seorang warga yang telah memberikan suaranya di Al Bireh, menuturkan, “Kita harus melihat perubahan setiap empat tahun melalui pemilu… Kita tidak bisa mengubah situasi, tetapi kita berharap untuk mengganti orang… Orang-orang yang mungkin lebih baik dan membantu mengembangkan masyarakat.”

Hamas Absen, Fatah Mendominasi

Mayoritas calon yang bertarung dalam pemilihan kota kali ini terafiliasi dengan gerakan Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas, atau berasal dari kandidat independen. Hamas, yang merupakan kekuatan politik utama di Gaza dan rival Fatah, memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan ini.

Di beberapa daerah, persaingan terjadi antara daftar calon yang didukung Fatah dan kandidat independen yang mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kecil, seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina. Beberapa calon melaporkan adanya hambatan dalam proses pendaftaran, termasuk penahanan kandidat yang berujung pada berakhirnya masa pendaftaran.

Dewan kota yang terpilih melalui pemilu ini akan memiliki kewenangan dalam mengelola layanan publik seperti air, sanitasi, dan infrastruktur, namun tidak memiliki hak untuk membuat undang-undang. Pemilihan kota ini menjadi salah satu mekanisme demokrasi yang tersisa di bawah Otoritas Palestina, mengingat pemilihan presiden dan legislatif terakhir digelar pada tahun 2006.

Jalannya Pemilu di Gaza dalam Bayang-bayang Perang

Pemungutan suara di Tepi Barat ditutup pada pukul 19.00 waktu setempat. Sementara itu, di Deir El Balah, Gaza, pemungutan suara berakhir lebih awal pada pukul 17.00 untuk memfasilitasi proses penghitungan suara di tengah keterbatasan pasokan listrik yang masih menjadi masalah krusial di wilayah tersebut.

Jalur Gaza masih bergulat dengan krisis kemanusiaan akibat perang yang telah berlangsung sejak Oktober 2023. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 72.000 korban jiwa akibat perang tersebut, angka yang dinilai kredibel oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kondisi infrastruktur publik, layanan sanitasi, dan sektor kesehatan di Gaza saat ini sangat sulit untuk berfungsi secara normal.

Pemilihan di Deir El Balah ini merupakan kali pertama sejak pemilihan legislatif tahun 2006 yang dimenangi oleh Hamas. Otoritas Palestina menggelar pemilu di wilayah tersebut sebagai uji coba pascaperang.

Jamal Al Fadi, seorang ilmuwan politik dari Universitas Al Azhar Kairo, menjelaskan bahwa pemilihan di Deir El Balah dirancang untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemilu pasca-konflik. Pemilihan Deir El Balah sebagai lokasi uji coba didasarkan pada relatif minimnya pengungsian besar-besaran dibandingkan dengan daerah lain di Gaza.