Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggandeng Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi di wilayahnya. Langkah ini ditempuh untuk menyelaraskan lulusan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.
Pratikno menyatakan bahwa upaya revitalisasi ini melibatkan integrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sektor industri. Tujuannya adalah untuk memastikan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi benar-benar siap mengisi lapangan kerja yang tersedia.
“Jangan sampai pendidikan di Indonesia justru mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi. Selain menyiapkan yang sesuai kebutuhan, revitalisasi ini juga dapat memunculkan kesempatan pekerjaan-pekerjaan baru,” ujar Pratikno dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (23/4/2026).
Menurut Pratikno, pendidikan vokasi seharusnya menjadi alat untuk mempersiapkan tenaga kerja yang tidak hanya mampu mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Peluang tersebut bisa muncul di berbagai sektor, baik teknologi maupun yang berbasis pada kearifan lokal dan budaya.
Ironi Pengangguran Terdidik
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti fenomena ironis di mana angka pengangguran terdidik justru lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah. Padahal, Provinsi Jawa Barat kaya akan sumber daya alam dan potensi yang belum banyak digarap.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memberikan contoh mengenai kerajinan anyaman bilik bambu. Ia mengamati bahwa jumlah perajinnya semakin berkurang, padahal permintaan pasar masih tinggi. Fenomena serupa juga terjadi pada industri makanan tradisional dan sektor perkebunan teh serta kopi.
“Jumlah pemetik the dan kopi juga semakin menurun. Padahal, teh dan kopi memiliki nilai tinggi. Jadi sebenarnya pasar kerja itu bisa dibangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang dikembangkan menyesuaikan kearifan lokal,” tutur KDM.
KDM menambahkan bahwa peluang kerja masih terbuka lebar, baik di tingkat domestik maupun internasional, asalkan pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan yang ada di lapangan.
Standar Kompetensi Vokasi Pariwisata
Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana menambahkan bahwa Kementerian Pariwisata bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah berhasil menyusun 438 skema pendidikan vokasi yang mencakup 34 bidang dalam sektor pariwisata. Penyusunan skema ini menjadi dasar strategis untuk memastikan setiap profesi di industri pariwisata memiliki standar kompetensi yang jelas dan diakui secara nasional.
“Provinsi Jabar adalah salah satu daerah yang akan menjalankan pendidikan vokasi pada bidang pariwisata,” tegasnya.
