JAKARTA, KOMPAS.com – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah melakukan pertemuan awal dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, namun belum membahas secara mendalam isu strategis industri otomotif, termasuk soal insentif.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026) itu lebih bersifat audiensi. “Pada waktu itu kita hadir untuk audiensi dan meminta kesediaan beliau untuk conference bersama dengan Gaikindo saat GIIAS nanti di 4 Agustus 2026, kami mohon beliau menjadi keynote speech, dan beliau siap untuk hadir,” ujar Kukuh.
Ia menambahkan, keterbatasan waktu menjadi kendala untuk membahas hal-hal yang lebih teknis. “Yang lain belum sempat dibicarakan (termasuk insentif kendaraan listrik) karena waktunya saat itu terbatas. Namun beliau bersedia untuk duduk bersama kembali dengan Gaikindo,” kata Kukuh.
Pertemuan Sebelumnya dan Komitmen Pemerintah
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang telah menggelar pertemuan dengan Gaikindo di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai penguatan pasar otomotif domestik serta percepatan transisi menuju kendaraan listrik dan hybrid.
Purbaya saat itu menyoroti kinerja positif industri otomotif nasional sepanjang kuartal I/2026. “Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan agar industri otomotif dalam negeri semakin kompetitif secara global, sekaligus mendorong transisi menuju kendaraan yang lebih bersih,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan kesiapan industri untuk memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik sekaligus menekan emisi karbon dari sektor transportasi.
Menanti Kepastian Stimulus Otomotif
Meski demikian, belum ada rincian mengenai apakah pertemuan tersebut juga membahas kelanjutan insentif otomotif untuk tahun fiskal 2026. Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan dari pemerintah terkait arah stimulus otomotif tahun ini.
“Kita sebagai organisasi yang mewadahi produsen tentu menunggu keputusan pemerintah. Yang jelas komunikasi dengan pemerintah terus berjalan,” ujar Putu kepada Kompas.com belum lama ini.
Menurut Putu, stimulus di sektor otomotif bisa diarahkan kepada produsen (hulu) maupun konsumen (hilir). Namun, dalam kondisi saat ini, kebijakan yang menyasar langsung pembeli kendaraan dinilai lebih efektif untuk mendorong permintaan.
“Stimulus itu sebenarnya bisa dipilah dua, untuk manufaktur dan untuk pembeli kendaraan. Tapi yang sekarang paling memungkinkan diberikan memang untuk konsumennya,” ujar Putu.
Ia menjelaskan bahwa industri otomotif saat ini sudah mendapat berbagai fasilitas investasi, seperti tax holiday dan kemudahan lainnya. Oleh karena itu, insentif yang menurunkan harga kendaraan di tingkat konsumen diyakini akan memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan penjualan.
“Untuk manufaktur sudah ada fasilitas seperti tax holiday dan beberapa kemudahan investasi lainnya. Jadi yang disentuh sekarang lebih ke pembelinya supaya kendaraan lebih terjangkau,” kata Putu.
Dampak Stimulus pada Kendaraan Elektrifikasi
Putu menambahkan, stimulus dari pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan elektrifikasi, khususnya battery electric vehicle (BEV).
“Dengan stimulus dari pemerintah, pasar mulai menyukai kendaraan seperti battery electric vehicle. Selain lebih ramah lingkungan, biaya operasionalnya juga lebih murah,” ujarnya.
Sebagai informasi, sejumlah insentif otomotif telah berakhir per 31 Desember 2025. Insentif tersebut meliputi pembebasan bea masuk mobil listrik secara utuh, PPN 10 persen untuk mobil listrik, serta insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil hybrid.
