Akses.co.id — JAKARTA, Kompas.com – Kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp 5,9 triliun. Namun, angka tersebut dapat digandakan jika ASN beralih menggunakan kendaraan listrik (EV).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menyatakan bahwa APBN akan jauh lebih hemat jika para pekerja ASN tidak lagi WFH, melainkan beralih ke kendaraan listrik.

“Kalau kita dorong dia tidak WFH tapi beralih ke kendaraan listrik, kita bisa menghemat lebih besar lagi mencapai Rp 12,3 triliun. Dan itu hanya 10 persen (penggunaan) mobil listrik saja, ada penghematan kurang lebih sebesar itu,” ungkap Andry dalam sebuah diskusi yang digelar Kamis (23/4/2026).

Menurut Andry, urgensi kebijakan ini sangat berkaitan dengan dua persoalan krusial yang dihadapi pemerintah, yaitu ketahanan pasokan energi dalam negeri dan keterbatasan kapasitas fiskal negara.

Di sisi lain, analisis Indef menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik di pasar domestik terus mengalami peningkatan, seiring dengan berbagai insentif yang telah diberikan oleh pemerintah.

Berdasarkan proyeksi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan sebanyak 944.000 unit mobil listrik beroperasi di Indonesia pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia masih perlu mengejar penjualan sekitar 840.000 unit mobil EV, atau rata-rata 136.000 unit per tahunnya.

Namun, data pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik di Indonesia masih didominasi oleh produk impor, yang mengalami peningkatan hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa industri domestik belum sepenuhnya mampu menjadi tulang punggung pasar kendaraan listrik nasional.

“Dengan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah ini, ke depannya komitmen investasi terhadap kendaraan listrik semakin besar,” ucap Andry.

“Dari sisi nilai investasi kami sudah melihat ada 2,73 miliar dollar AS (Rp 46,7 triliun) yang sudah masuk ke Indonesia berkaitan dengan investasi asing di ekosistem kendaraan listrik,” papar dia lebih lanjut.

Andry menambahkan, kebijakan pemerintah yang mendorong impor kendaraan listrik perlu disertai dengan kewajiban komitmen investasi. Tujuannya adalah agar para produsen tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tetapi juga turut membangun basis produksi EV di dalam negeri.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam merumuskan kebijakan bagi para investor.

“Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan baru yang dalam hal ini justru mendorong perlambatan investasi ini. Jadi jangan sampai ada mix signal yang diberikan oleh pemerintah, satu mengatakan kita pro atau mungkin bagaimana kita bisa mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi di satu sisi kebijakannya tidak berpihak kepada kendaraan listrik,” tegas Andry.