TOKYO, KOMPAS.com – Pemerintah Jepang hari ini secara resmi melonggarkan pembatasan ekspor senjata yang telah berlaku selama lebih dari lima dekade. Langkah signifikan ini membuka pintu bagi Tokyo untuk mengekspor persenjataan mematikan, seiring dengan meningkatnya ambisi pertahanan negara tersebut dan upaya memasuki pasar senjata internasional.
Perubahan kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan nasional Jepang, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran atas aktivitas militer China di kawasan Asia Pasifik, serta ancaman keamanan yang berkelanjutan dari Korea Utara dan Rusia.
“Mengingat lingkungan keamanan yang semakin menantang, saya percaya bahwa saat ini tidak ada negara yang dapat menjaga perdamaian dan keamanannya sendiri,” ujar Perdana Menteri Sanae Takaichi, seperti dikutip dari AFP, Selasa (21/4/2026). “Dalam konteks ini, saya percaya penting untuk memiliki mitra yang saling mendukung di bidang peralatan pertahanan.”
Amandemen Kebijakan Ekspor Senjata
Perdana Menteri Takaichi menekankan bahwa prinsip inti dan sejarah Jepang sebagai negara pasifis tetap tidak berubah meskipun ada pelonggaran aturan ekspor senjata. Sebelumnya, ekspor Jepang hanya terbatas pada peralatan yang diklasifikasikan dalam lima kategori: pencarian dan penyelamatan, transportasi, peringatan, pengawasan, serta penyapuan ranjau.
“Dengan amandemen ini, transfer semua peralatan pertahanan pada prinsipnya akan menjadi mungkin,” tutur Takaichi. Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara, menegaskan bahwa perubahan kebijakan tersebut telah disetujui oleh Kabinet dan Dewan Keamanan Nasional.
Aturan baru ini merupakan bagian dari pelonggaran bertahap terhadap larangan ekspor senjata secara menyeluruh yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1976. Berdasarkan kebijakan terbaru, Jepang hanya akan mengekspor senjata ke negara-negara yang berjanji untuk menggunakan peralatan tersebut sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dampak dan Prospek Perdagangan Senjata
Heigo Sato, seorang ahli masalah pertahanan dan pengendalian senjata di Universitas Takushoku, berpendapat bahwa Jepang harus memanfaatkan masa damai ini untuk memastikan kesiapan tempur. Hal ini dapat dicapai dengan membangun sistem yang menjamin pertukaran senjata dan amunisi yang lancar antara sekutu.
“Ekspor memerlukan perawatan rutin, memberikan bisnis yang stabil bagi kontraktor pertahanan sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara pembeli,” jelas Sato. Ia menambahkan bahwa dengan menjadikan perdagangan senjata sebagai pertukaran dua arah, Jepang mungkin dapat meningkatkan peluang menerima bantuan dari sekutu jika terjadi konflik yang tak terduga dan berkepanjangan.
Keresahan Publik dan Sejarah Jepang
Meskipun demikian, keputusan pelonggaran ekspor senjata ini telah menimbulkan keresahan di kalangan sebagian masyarakat Jepang. Para kritikus menuduh Perdana Menteri Takaichi mengikis sejarah kebanggaan bangsa Jepang akan pasifisme yang teguh.
“Sebagai warga asli Hiroshima, saya dibesarkan dengan diajarkan pentingnya perdamaian, dan saya percaya bahwa kengerian dan kehancuran bom atom tetap relevan hingga saat ini,” kata Junichi Kikuta (56), seorang penentang kebijakan tersebut. “Saya masih berharap Jepang, sebagai satu-satunya negara yang pernah terkena senjata nuklir, akan terus mempertahankan pendiriannya untuk melepaskan senjata dan menentang perang.”
Sebuah survei yang dilakukan oleh stasiun televisi nasional NHK pada bulan Maret menunjukkan bahwa 53 persen responden menentang langkah tersebut, sementara hanya 32 persen yang mendukungnya. Para aktivis perdamaian telah menggelar demonstrasi di seluruh negeri karena kekhawatiran bahwa pandangan dunia Takaichi dan dukungannya yang terbuka terhadap Presiden AS Donald Trump dapat menyeret Jepang ke dalam konflik.
Jepang sebelumnya pernah mengekspor peluru dan perlengkapan militer untuk meningkatkan perekonomiannya, khususnya selama Perang Korea pada tahun 1950-an. Namun, larangan ekspor senjata bersyarat diterapkan pada tahun 1967 sebelum larangan total diberlakukan satu dekade kemudian.
