JAKARTA, KOMPAS.com – Menanggapi insiden longsor di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPST) Bantargebang yang memakan korban jiwa, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera merumuskan langkah konkret penanganan sampah. Wakil Ketua Komisi D, Muhammad Idris, menyoroti angka 10.000 ton sampah harian Jakarta dan mempertanyakan strategi jangka panjang agar tidak terus bergantung pada TPST di Jawa Barat.
Pernyataan ini disampaikan Idris dalam rapat Komisi D bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026). “Untuk Bantargebang yang kemarin kejadian longsor ada korban jiwanya, pengurangan volume sampah yang 10.000 ton harus bagaimana? Ini harus tanggung jawab, Bapak (Kepala DLH DKI Jakarta) harus punya program untuk sampah Jakarta ini harus diapakan ke depan? Kita harus punya penyelesaian,” tegas Idris.
Pembenahan Sistem Pengelolaan Sampah
Kepala DLH DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengakui perlunya pembenahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah. Ia membuka opsi untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. “Saya minta untuk kejadian saya di bawah, ini harus kita perbaiki semua. Apakah nanti terkait dengan pengurangan volume yang kita harus buang ke Bantargebang itu, saya harus mengeluarkan statement,” ujar Dudi.
Namun, Dudi menekankan bahwa kebijakan darurat semacam ini memerlukan kajian matang. Ia perlu berkonsultasi dengan aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya mengenai urgensi dan aspek anggaran. Program tambahan di luar rencana induk pengelolaan sampah belum teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
“Cuma saya tetap akan berkonsultasi dulu dengan APH, dengan AKPT, mengenai urgency-nya itu sejauh mana. Karena sejauh yang saya tau, anggaran untuk yang 2026 ini pun tidak teralokasikan,” ungkap Dudi.
Dorongan Pengelolaan dari Hulu
Di sisi lain, DLH DKI Jakarta tengah mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dari hulu, khususnya melalui pemilahan sampah organik di tingkat rumah tangga. Dudi mencontohkan keberhasilan program di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, yang mampu mengurangi sampah organik hingga 5 ton per hari. Sampah organik tersebut diolah menjadi pakan maggot untuk ternak seperti bebek, serta menjadi kompos.
“Jadi saya coba akan merubah norma gitu kan, moga-moga cukup signifikan dan saya agak percaya diri gitu,” kata Dudi, optimis bahwa metode ini dapat diadopsi di wilayah lain.
Evaluasi Volume Sampah
DLH mencatat bahwa dari total 10.000 ton sampah harian DKI Jakarta, sekitar 2.000 ton memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah dikelola melalui daur ulang. Sementara itu, sekitar 8.000 ton sampah lainnya masih menjadi tantangan besar. Dudi menyatakan fokus penanganan saat ini adalah 4.000 ton sampah organik.
“Masalah utamanya ada di 4.000 ton sampah organik. Kalau ini bisa kita tangani, akan sangat signifikan mengurangi beban. Tapi semua inisiatif tetap butuh proses, sementara kita dituntut bergerak cepat,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji berbagai opsi percepatan penanganan sampah, termasuk kolaborasi lintas sektor, untuk menekan ketergantungan pada TPST Bantargebang dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
