Akses.co.id — Departemen Keuangan Amerika Serikat membekukan aset kripto senilai 344 juta dolar AS, atau sekitar Rp 5,93 triliun, yang diduga memiliki keterkaitan dengan Iran. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Washington untuk meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran di tengah ketegangan yang masih berlangsung.

Keputusan ini, sebagaimana dilaporkan oleh CNN pada Jumat (24/4/2026), diambil oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Namun, belum ada kepastian mengenai apakah penyitaan aset digital ini akan memengaruhi sikap Iran, baik dalam konflik militer maupun proses negosiasi.

AS Bidik Dompet Digital Iran

Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, dalam sebuah pernyataan menegaskan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah dompet digital yang terindikasi berhubungan dengan Iran. Washington bertekad untuk terus secara bertahap melemahkan kemampuan finansial Iran, termasuk dengan melacak aliran dana yang coba dialihkan oleh Teheran.

“Departemen Keuangan AS akan terus secara sistematis melemahkan kemampuan Teheran dalam menghasilkan, memindahkan, dan memulangkan dana,” ujar Scott Bessent melalui platform X pada Jumat, dikutip dari CNA, Sabtu (25/4/2026). Hingga berita ini diturunkan, perwakilan Iran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak untuk memberikan komentar terkait isu ini.

Dukungan dari Tether

Sehari sebelum pengumuman sanksi, perusahaan kripto global, Tether, mengonfirmasi keterlibatannya dalam pembekuan aset kripto senilai 344 juta dolar AS yang diduga terkait dengan Iran. Pembekuan tersebut dilakukan pada dua alamat digital yang berbeda, menyusul informasi dari sejumlah otoritas AS mengenai aktivitas yang berpotensi melanggar hukum.

Menurut seorang pejabat AS, pemerintah memiliki data yang mengaitkan aset tersebut dengan Iran. Penelusuran yang dilakukan bersama pakar blockchain menunjukkan adanya indikasi hubungan material dengan rezim Iran. Hal ini termasuk pergerakan dana yang diduga melalui jaringan alamat perantara yang terhubung dengan dompet milik Bank Sentral Iran.

Meskipun demikian, CNN melaporkan bahwa keterkaitan langsung akun Tether dengan Iran belum dapat diverifikasi secara independen. Pejabat AS juga mengungkapkan bahwa Bank Sentral Iran semakin mengadopsi metode yang kompleks untuk menyamarkan transaksi lintas negara, terutama melalui aset digital. Upaya ini disebut sebagai strategi untuk menstabilkan mata uang Rial dan memfasilitasi perdagangan internasional di tengah berbagai pembatasan yang dihadapi.

Perluasan Koordinasi Global AS

Pejabat AS lebih lanjut menyatakan bahwa Departemen Keuangan terus membangun komunikasi aktif dengan berbagai lembaga keuangan, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk bursa aset digital. Di tengah tekanan sanksi yang kian meningkat, negara-negara seperti Iran, Rusia, dan Korea Utara dilaporkan semakin mengandalkan aset kripto.

Karakteristik aset digital yang lebih longgar dibandingkan sistem perbankan konvensional menjadikannya kerap dimanfaatkan untuk memperoleh pemasukan dan menghindari sanksi internasional.

Nilai Aset Kripto Iran Capai Miliaran Dolar

Data dari perusahaan pelacak kripto Chainalysis menunjukkan bahwa total kepemilikan aset kripto Iran mencapai 7,8 miliar dolar AS (sekitar Rp 134,57 triliun) pada tahun 2025. Angka ini menandai pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Perusahaan tersebut juga mengungkap bahwa sekitar separuh dari total aset kripto Iran pada akhir 2025 dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Chainalysis mencatat bahwa dompet kripto yang kini dibekukan sebelumnya aktif melakukan transfer dana dalam jumlah besar, bahkan mencapai puluhan juta dolar. Pola transaksi ini dinilai sejalan dengan modus operandi entitas yang terkait dengan IRGC dalam memindahkan dana melalui jaringan blockchain.

Analisis Dampak Pembekuan Aset

Analis senior di Atlantic Council, Daniel Tannebaum, menilai bahwa meskipun pembekuan aset ini signifikan, dampaknya belum tentu cukup besar untuk menghentikan aktivitas Iran di tengah konflik yang sedang berlangsung.

“Iran sudah terbiasa beradaptasi dan beroperasi di bawah tekanan sanksi, termasuk tetap menjalin bisnis dengan sejumlah negara,” ujar Tannebaum. Menurutnya, cara yang lebih efektif untuk menekan Iran saat ini adalah dengan menargetkan negara pihak ketiga yang membantu mereka, seperti China.

Pada hari yang sama, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi terhadap sebuah kilang independen di China yang dituding membeli minyak Iran dalam jumlah besar. Tannebaum menambahkan bahwa Iran telah lama menjadikan kripto sebagai sumber pendanaan alternatif, seringkali digunakan bersama pihak-pihak yang berusaha menghindari sistem perbankan AS.