JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memiliki pribadi yang terbuka dan tidak menolak dialog. Pernyataan ini disampaikan Doli sebagai respons terhadap aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4/2026).
Aksi tersebut melibatkan gabungan elemen masyarakat yang memprotes sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Doli meyakini bahwa Rudy Mas’ud bersedia mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa.
“Saya mengenal Saudara Rudy dengan baik. Orangnya low profile, bergaul, dan tidak anti dialog. Saya yakin beliau bersedia bicara baik-baik dengan siapa saja, termasuk adik-adik mahasiswa, bila ada aspirasi yang ingin disampaikan,” ujar Doli saat dihubungi, Rabu (22/4/2026).
Menurut Doli, penyelesaian masalah yang menyangkut kepentingan publik sebaiknya ditempuh melalui jalur dialog, bukan dengan aksi yang berujung pada kericuhan. Ia menekankan bahwa kericuhan justru berpotensi menimbulkan masalah baru tanpa menyelesaikan persoalan yang ada.
“Saya kira akan jauh lebih baik melalui dialog dalam menyelesaikan setiap persoalan, apalagi persoalan yang menyangkut kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, termasuk di daerah,” kata Doli. “Saya menilai kericuhan belum tentu menyelesaikan persoalan. Bahkan mungkin dapat menimbulkan masalah baru,” imbuhnya.
Partai Golkar, lanjut Doli, terus menjalin koordinasi dengan para kadernya di daerah, termasuk dalam menyikapi dinamika yang berkembang di Kalimantan Timur.
Demo Berujung Ricuh
Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026) siang, berujung kericuhan. Massa memprotes kebijakan Pemprov Kaltim dan mendesak Gubernur Rudy Mas’ud untuk menemui mereka.
Massa yang mulai berkumpul sejak pukul 14.00 WITA tersebut bertahan hingga malam hari dengan harapan dapat bertemu langsung dengan gubernur untuk menyampaikan berbagai tuntutan. Namun, hingga menjelang malam, pertemuan tak kunjung terjadi.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa Gubernur Rudy Mas’ud berada di lokasi, namun tidak menerima massa untuk audiensi. “Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar.
Situasi ini kemudian memicu ketegangan, yang berujung pada aksi saling lempar antara massa dan aparat keamanan. Pihak kepolisian terpaksa mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan massa.
Tuntutan Massa dan Sorotan Isu
Dalam aksinya, para demonstran menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta desakan agar DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Beberapa isu spesifik yang menjadi sorotan massa antara lain alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur, termasuk pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat kebugaran. Selain itu, massa juga menyoroti pengadaan mobil dinas mewah jenis Range Rover senilai Rp 8,5 miliar.
Usai insiden kericuhan mereda, Gubernur Rudy Mas’ud dilaporkan meninggalkan kantor gubernur dengan pengawalan ketat. Ia tidak memberikan pernyataan apapun kepada awak media dan langsung menuju rumah jabatannya, tanpa merespons pertanyaan terkait tuntutan massa maupun kejadian yang berlangsung.
