Akses.co.id — JAKARTA, Indonesia – Kendaraan-kendaraan berat yang lalu lalang di Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara, tampaknya tidak menyurutkan langkah pejalan kaki untuk menyeberang langsung di tengah jalan, alih-alih memanfaatkan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang telah disediakan. Padahal, sebuah JPO modern telah dibangun di lokasi strategis tersebut, tepat di depan SMPN 244, yang juga merupakan titik persimpangan, area putar balik kendaraan, serta tempat naik-turun penumpang angkutan umum. Di sisi lain, terdapat SMPN 266.

Meskipun berdiri di lokasi dengan mobilitas tinggi, JPO yang menelan anggaran Rp 15,5 miliar itu justru minim pengguna. Baik pelajar maupun warga umum lebih memilih berisiko menyeberang langsung, bahkan harus berhadapan dengan truk-truk besar yang melintas dengan kecepatan tinggi. Tak jarang, para pengemudi truk terpaksa mengerem mendadak demi menghindari pejalan kaki yang menyeberang tanpa perhitungan.

Peran Juru Parkir dan Kebiasaan Warga

Berdasarkan pantauan di lapangan, warga dan pelajar terdorong untuk menyeberang langsung karena adanya juru parkir yang sigap membantu menghentikan kendaraan. Para juru parkir ini bahkan berani menghentikan truk kontainer dari kedua arah, meskipun tidak menerima imbalan dari para pejalan kaki. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa menyeberang langsung lebih praktis dibandingkan menggunakan JPO.

Ketika juru parkir tidak ada, pelajar kerap meminta bantuan kepada para pedagang di sekitar lokasi. “Kebanyakan langsung menyeberang. Makanya kadang anak SD dari belakang mampir di sini minta ‘seberangin dong Bu’ kalau lagi abang-abangnya (juru parkir) lagi sibuk,” ungkap seorang pedagang bernama Rotua (59) saat ditemui di lokasi pada Kamis (23/4/2026).

Rotua menyayangkan JPO yang lebih sering berfungsi sebagai pajangan. Ia berharap pihak sekolah dapat lebih gencar mengedukasi siswa mengenai pentingnya memanfaatkan fasilitas tersebut, mengingat bahaya yang mengintai di Jalan Akses Marunda akibat lalu lintas kendaraan berat dengan kecepatan tinggi. Ia meyakini, dengan arahan rutin dari sekolah, para siswa akan terbiasa menggunakan JPO.

Lift Rusak, JPO Jadi Tak Diminati

Pejalan kaki lainnya, Rusanti (36), menilai rusaknya fasilitas lift menjadi salah satu faktor utama sepinya pengguna JPO. “Sebenarnya, sayang banget JPO jadi cuma kayak pajangan padahal bagus. Cuma gara-gara lift rusak jadi kan pengguna kayak lansia malas pakainya,” ujarnya.

Rusanti mengaku enggan menapaki puluhan anak tangga JPO yang tingginya mencapai sekitar tujuh meter. Meski demikian, demi menghindari risiko tertabrak truk, ia tetap memilih menggunakan jembatan tersebut, meskipun harus berjuang menahan napas.

Muhammad Taufat (49), operator lift JPO Marunda, turut membenarkan minimnya pemanfaatan jembatan oleh warga. “Iya (jarang digunakan), karena kan ini seharusnya jalan ditutup, tapi enggak tahu kenapa enggak ditutup,” katanya.

Menurut Taufat, mayoritas warga lebih memilih menyeberang langsung di jalan ketimbang menggunakan JPO.

Kondisi Berdebu di JPO yang Jarang Digunakan

Meskipun jarang dimanfaatkan, kondisi JPO Marunda justru terlihat berdebu. Debu hitam menempel di tangga, kaca, hingga sela-sela pegangan. Taufat menjelaskan bahwa kondisi tersebut bukan akibat kelalaian pembersihan, melainkan karena lokasi JPO yang berada di jalur lalu lintas kontainer dan berdekatan dengan area penumpukan pasir.

“Emang kondisinya seperti ini. Ya, lihat sendirilah debunya kayak gimana kan. Ini setiap hari disapuin debunya begini lagi. Ini paling sore berdebu lagi,” tuturnya.

Ia mengaku melakukan pembersihan JPO dua kali sehari, dengan durasi pengerjaan sekitar dua hingga tiga jam setiap sesi pembersihan.

Penyebab Kerusakan Lift JPO

Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menjelaskan bahwa JPO Marunda masih dalam tahap serah terima kedua (FHO), sehingga tanggung jawab pemeliharaan masih berada pada penyedia jasa konstruksi.

“Terkait kondisi lift JPO Marunda, dapat kami sampaikan bahwa fasilitas lift untuk sementara dinonaktifkan akibat kerusakan yang disebabkan oleh benturan kendaraan dengan muatan berukuran besar, yang terjadi saat kendaraan melakukan putar balik tidak pada lokasi yang semestinya,” ujar Siti dalam keterangan tertulis, Kamis.

Benturan tersebut mengakibatkan kerusakan pada kaca tempered dan aksesoris pendukungnya. Saat ini, komponen pengganti tengah dalam proses pengadaan, dan perbaikan akan dilaksanakan setelah material tersedia.

Siti menambahkan, kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2024, ketika rumah lift JPO Marunda pecah akibat ditabrak kontainer. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengevaluasi sistem pengamanan guna mencegah terulangnya kerusakan.

Penurunan Minat Warga Akibat Fasilitas Rusak dan Kebiasaan

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, berpendapat bahwa kerusakan fasilitas publik menjadi faktor utama keengganan warga menggunakan JPO. “Fasilitas yang rusak seperti lift yang macet, kaca pecah, dan kondisi kotor menciptakan persepsi tidak aman, tidak terurus, dan kumuh,” kata Rakhmat.

Akibatnya, minat masyarakat terhadap JPO menurun karena tidak lagi dianggap sebagai ruang yang aman dan nyaman. Ia juga menyoroti faktor kebiasaan, yang dalam kajian sosiologi dikenal sebagai “habitus” – pola perilaku yang terbentuk dari kebiasaan lama.

“Budaya instan dalam bentuk praktis dan cepat seringkali lebih dominan dibanding budaya keselamatan,” tutur Rakhmat.

Pentingnya Fasilitas Lift untuk Aksesibilitas

Rakhmat menekankan bahwa keberadaan lift di JPO bukan sekadar pelengkap, melainkan elemen krusial untuk inklusivitas sosial. Bagi lansia, penyandang disabilitas, ibu yang membawa anak, atau warga yang membawa barang, lift menjadi akses utama.

Tanpa fasilitas tersebut, JPO menjadi eksklusif dan tidak ramah bagi seluruh kalangan masyarakat. Guru Besar Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada (UGM), Bobi Setiawan, turut menilai lift sangat penting untuk menjamin hak aksesibilitas warga.

“Sangat penting, karena kita harus tetap menjamin kawasan yang manusiawi dan memenuhi hak-hak warga, hak atas aksesibilitas,” ujar Bobi.

Ia menyayangkan rusaknya fasilitas JPO di tengah besarnya anggaran pembangunan. Menurutnya, persoalan ini mengindikasikan kelemahan aspek perawatan dibandingkan dengan pembangunan. Bobi mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki fasilitas yang rusak, serta menyarankan pelibatan pihak swasta dalam pemeliharaan agar fasilitas publik tetap terjaga dan berfungsi optimal.