Pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran tahunan sebesar Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun untuk mereaktivasi dan mengembangkan jaringan rel kereta api nasional. Angka ini merupakan estimasi awal untuk mencapai target pembangunan 14.000 kilometer jalur kereta api baru hingga tahun 2045.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait.
Perkiraan Anggaran dan Target Jangka Panjang
AHY menjelaskan bahwa total biaya untuk membangun 14.000 kilometer jalur kereta api baru hingga 2045 diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun. Jika dibagi selama 20 tahun, maka dibutuhkan dana sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 65 triliun per tahun.
“Jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 kilometer ini sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp 1.200 triliun, 20 tahun untuk hingga 2045. Nah, dengan demikian sederhananya jika dibagi 20 tahun, kurang lebih Rp 60 triliun-Rp 65 triliun harus disiapkan untuk bisa mengembangkan, memenuhi target ataupun roadmap seperti itu,” kata AHY.
Perhitungan tersebut masih bersifat awal dan akan terus disempurnakan dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta kebutuhan spesifik di setiap wilayah.
Sektor Perkeretaapian Masih Kekurangan Investasi
AHY menilai bahwa sektor perkeretaapian di Indonesia masih mengalami defisit investasi atau underinvestment jika dibandingkan dengan sektor pembangunan jalan.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2026, alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional mencapai sekitar Rp 46 triliun. Sementara itu, anggaran untuk rel kereta api hanya sekitar Rp 5 triliun.
“Jadi ada gap di situ,” ujar AHY.
Padahal, menurut AHY, kereta api memiliki peran strategis yang signifikan. Moda transportasi ini tidak hanya penting untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk efisiensi logistik antar-wilayah. Selain itu, kereta api dinilai sebagai transportasi yang lebih ramah lingkungan, berkontribusi kurang dari 1 persen terhadap emisi karbon dari sektor transportasi darat, berbeda dengan kendaraan pribadi yang menyumbang sekitar 89 persen.
Ketimpangan Jaringan Rel Antar Pulau
AHY juga menyoroti ketimpangan pembangunan jaringan kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia.
Dari total sekitar 12.000 kilometer jaringan rel yang ada saat ini, sekitar 10.000 kilometer berada di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 7.000 kilometer yang masih beroperasi aktif.
Di luar Jawa, pembangunan jaringan kereta api masih sangat terbatas. Sumatera sudah memiliki rel, namun konektivitasnya belum merata. Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api sama sekali, sementara Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel.
“Nah dengan demikian arahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis,” ungkap AHY.
Pengembangan ini dianggap krusial untuk mendukung distribusi logistik, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Skema Pembiayaan dan Penguatan Industri Nasional
Pemerintah akan mendorong pembiayaan untuk pengembangan jaringan kereta api melalui berbagai skema. Skema tersebut meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Selain itu, pengembangan sektor perkeretaapian diharapkan dapat mendorong kemandirian industri kereta api nasional melalui penguatan ekosistem industri dalam negeri.
