Bupati Puncak, Elvis Tabuni, tak kuasa menahan tangis saat mengunjungi korban konflik bersenjata yang masih menjalani perawatan medis di RSUD Mulia, Puncak Jaya, pada Kamis (23/4/2026) siang. Air mata membasahi pipinya melihat langsung kondisi warga, termasuk balita dan anak-anak, yang terbaring lemah akibat luka tembak.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Elvis memberikan penguatan moril dan mendoakan kesembuhan para korban. Sebagai wujud kepedulian, ia juga menyerahkan bantuan materiil sebesar Rp 10 juta untuk setiap anak yang tengah menjalani perawatan.
Kunjungan Bupati Elvis didampingi oleh Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni, Kapolres Puncak, Dandim Puncak, serta Wakil Bupati Puncak Jaya Mus Kogoya. Usai dari rumah sakit, rombongan melanjutkan perjalanan menuju halaman Kantor Distrik Muara di Kampung Dondobaga, Kabupaten Puncak Jaya. Di sana, mereka menyerahkan bantuan logistik dan santunan duka secara simbolis kepada para pengungsi.
Bantuan Logistik dan Santunan Duka
Pemerintah Kabupaten Puncak menyalurkan santunan duka sebesar Rp 50 juta untuk setiap keluarga dari sembilan korban yang meninggal dunia. Khusus bagi dua korban yang merupakan ibu hamil, dengan usia kandungan masing-masing 9 dan 7 bulan, diberikan santunan tambahan sebesar Rp 25 juta.
Selain bantuan tunai, Pemerintah juga menyerahkan bantuan logistik berupa 20 ton beras, minyak goreng, dan sembako lainnya kepada perwakilan pengungsi. “Tim yang saya percayakan, baik Sekda maupun tim lapangan PMI Puncak, sudah bekerja menyelesaikan pendataan. Hari ini saya turun langsung sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan,” ujar Bupati Elvis dengan suara bergetar.
Bupati Elvis menegaskan telah mengeluarkan surat penetapan status tanggap darurat yang berlaku mulai tanggal 16 April hingga 29 April 2026. “Pemerintah akan terus mengontrol dan memastikan bantuan mengalir ke pos-pos pengungsi yang ada,” tambahnya.
Investigasi dan Aspirasi Masyarakat
Menyikapi peristiwa tragis ini, Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, menyatakan sikap tegas. Ia mengumumkan bahwa DPRK akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi terbuka guna mengungkap pelaku penembakan.
“Kami juga berharap ada tim investigasi independen yang masuk ke Kembru untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak terkait. Ini penting agar masyarakat puas dengan kinerja pemerintah, baik di daerah maupun pusat,” tegas Thomas.
Menanggapi aspirasi masyarakat, Thomas mendukung permintaan warga agar tidak ada lagi pos keamanan dari TNI maupun kelompok bersenjata TPNPB-OPM di Distrik Kembru. “Masyarakat hanya ingin hidup damai di alam mereka tanpa gangguan. Oleh karena itu kita akan larang tidak ada lagi pembangunan pos keamanan maupun dari kelompok bersebrangan,” tuturnya.
Harapan Hidup Damai
Mewakili keluarga korban, Yonius Telenggen menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian pemerintah. Namun, ia menekankan kerinduan mendalam warga untuk kembali ke kehidupan normal.
“Di kampung kami tidak ada senjata. Kami ingin hidup damai dan kembali berkebun tanpa rasa takut. Kami minta jangan ada lagi pos-pos keamanan di kampung kami agar tidak ada konflik lagi,” pungkasnya.
