Akses.co.id — Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Edistasius Endi, menyoroti minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam penetapan kuota pengunjung Taman Nasional Komodo. Ia menegaskan bahwa kajian ulang kebijakan tersebut harus melibatkan semua pemangku kepentingan, bukan hanya Kementerian Kehutanan, demi menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi.

Pernyataan ini disampaikan Edi saat kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto beserta anggota dan Wakil Kementerian Kehutanan Rohmat Marzuki di Labuan Bajo pada Jumat (24/4/2026) hingga Sabtu (25/4/2026).

“Mesti ada rapat bersama karena kalau hanya Kementerian Kehutanan, tidak akan menyelesaikan persoalan,” tegas Edi, menekankan perlunya pelibatan lintas kementerian.

Perlunya Keterlibatan Lintas Sektor

Edi merinci, kementerian lain yang perlu dilibatkan dalam diskusi kuota pengunjung antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata. Menurutnya, kolaborasi ini krusial untuk memastikan kebijakan yang komprehensif.

“Kementerian Kehutanan menetapkan terkait dengan yang namanya kuota, tapi ingat pintu masuknya tetap di Kementerian Perhubungan,” jelas Edi, menggambarkan kompleksitas pengaturan yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

Usulan Destinasi Alternatif untuk Mengurai Kepadatan

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Barat mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dilibatkan dalam perencanaan pengembangan destinasi wisata alternatif di luar kawasan Taman Nasional Komodo. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan kunjungan wisatawan agar tidak menumpuk di satu titik.

“Spot-spot yang belum dikelola karena keterbatasan sarana itu masih sangat banyak dan lebih indah dari yang ada ini,” ujar Edi, mengindikasikan potensi wisata lain yang belum tergarap optimal.

Sorotan Pembagian Pendapatan Wisata

Isu krusial lain yang diangkat Bupati Edi adalah belum adanya pembagian pendapatan dari kunjungan wisata di Taman Nasional Komodo kepada pemerintah daerah. Padahal, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kawasan tersebut dilaporkan terus meningkat signifikan, bahkan mencapai lebih dari Rp 100 miliar pada tahun lalu.

“Kita tidak dapat apa-apa, bu. Nol bahkan buntung,” keluh Edi, menyuarakan kekecewaan pemerintah daerah yang merasa tidak mendapatkan manfaat finansial langsung dari aset pariwisata nasional.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto berjanji akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Ia mengakui pentingnya dukungan bagi daerah tujuan wisata seperti Manggarai Barat, termasuk peningkatan sarana dan prasarana.

“Karena ini daerah pariwisata yang penting. Turisnya bisa banyak, devisa negaranya lebih banyak masuk. Pemerintah daerah harus kebagian,” ujar Titiek, menyiratkan dukungan untuk adanya pemerataan manfaat ekonomi pariwisata.