Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyindir wacana pemekaran wilayah Batubara menjadi Provinsi Sumatera Timur yang diusulkan oleh Bupati Batubara, Baharudin Siagian. Bobby mengkhawatirkan rencana tersebut justru dapat membuat wilayah Batubara “menciut” alih-alih berkembang.
Pernyataan Bobby disampaikan di hadapan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemprov Sumut di Hotel Santika Medan, Senin (22/4/2026). “Mohon izin Pak Mendagri, Pak Bupati Batubara pengen mekar katanya Pak, menjadi provinsi, Sumatera Timur,” ujar Bobby dalam sambutannya.
Singgung Dampak Pemekaran
Bobby menyampaikan sindirannya saat menjelaskan program Musrenbang Pemprov Sumut, termasuk rencana pengembangan kawasan industri bersama PT Danareksa di Batubara. Ia mengaku mendapat informasi adanya wacana pemekaran wilayah tersebut.
“Kami bangun bersama dengan KIM induknya Danareksa di wilayah Batubara (tapi) kalau mau dimekarkan sama Pak Bupati, enggak jadi kami buat di sana, (jadi) kalau mau jadi provinsi baru, nanti jadi bukan kawasan industri Sumatera Utara jadinya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bobby mengingatkan bahwa moratorium pemekaran daerah tidak hanya membahas pembentukan wilayah baru, tetapi juga kemungkinan penggabungan wilayah. Ia mencontohkan potensi hilangnya nama daerah jika terjadi penggabungan.
“Jadi hati-hati juga Pak Bahar, takutnya bukan malah berkembang (Batubara) hilang pula nanti takutnya. Nah itulah pesan yang mau disampaikan. Nanti bersatu lagi sama Asahan kan enggak enak juga. Bukannya mekar, menciut,” tegasnya.
Sindiran dan Pesan Serius
Mantan Wali Kota Medan itu juga menyindir Baharudin agar belajar dari pemerintah provinsi sebelum mewacanakan pemekaran. “Kalau mau belajar dari provinsi (Sumut) bisa, wewenang provinsi, kerjaan provinsi dikerjakan lah pakai APBD di Batubara. Bercanda-bercanda ini Pak, tapi ada seriusnya juga sikit,” ujarnya sambil tersenyum.
Bobby menegaskan, dibandingkan mewacanakan pemekaran, pemerintah daerah sebaiknya fokus membangun daerah, terutama dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Tadi sudah disampaikan untuk membangun daerah anggarannya banyak, tadi sudah dilihat sendiri, tadi saya lihat Batubara itu anggarannya 70 persen masih mengandalkan dana transfer ke daerah (dari pemerintah pusat),” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan.
Ia membandingkan dengan Pemprov Sumut dan Pemkot Medan yang sekitar 60 persen anggaran pembangunannya berasal dari PAD. “Ini harusnya daerah perbaiki dululah. Kalau tadi sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa membiayai diri sendiri, PAD-nya tinggi, transfer pusatnya rendah… kita terbuka (untuk pemekaran), saya bukan anti dan tutup mata,” kata Bobby.
“Indikator (PAD-nya) diperbaiki, kalau indikatornya lepas, masyarakat sejahtera, kan cita-cita tercapai. Jangan politiknya dulu diutamakan, rebutan jadi gubernur mau jadi ini, susah juga,” tutupnya.
