Akses.co.id — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meresmikan program penyaluran bantuan peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di 40 kabupaten kawasan perbatasan. Program yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini secara simbolis dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maruarar Sirait dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti pada Kamis, 23 April 2026.

Tito Karnavian menegaskan bahwa program BSPS ini merupakan wujud konkret negara dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan. Ia menilai, selama ini belum banyak program pemerintah yang secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat di daerah tersebut.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (24/4/2026).

Lebih lanjut, Tito berharap program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap negara serta memperkuat rasa nasionalisme.

Program Bedah Rumah Diperluas

Program BSPS di kawasan perbatasan awalnya direncanakan menyasar 10.000 unit rumah dari total alokasi 400.000 unit program nasional Kementerian PUPR pada tahun 2026. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah kunjungan lapangan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara.

“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Kami memilihkan 40 kabupaten/kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” tambah Tito.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ini juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Presiden Prabowo Subianto serta sinergi lintas kementerian dan lembaga yang telah terjalin.

Peran Krusial Data BPS

Peran Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai sangat krusial dalam memastikan program bantuan ini tepat sasaran. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari BPS akan dimanfaatkan untuk memverifikasi dan memvalidasi penerima bantuan secara presisi, berdasarkan nama dan alamat.

Sementara itu, Menteri PUPR Maruarar Sirait menekankan bahwa renovasi rumah rakyat merupakan salah satu prioritas nasional sesuai arahan presiden. Ia menjelaskan peningkatan cakupan program BSPS pada tahun 2026 sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah di seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000,” ujarnya.

Maruarar menambahkan, pada tahun 2025, terdapat 222 kabupaten/kota yang tidak mendapatkan program renovasi rumah, termasuk daerah perbatasan. Namun, kebijakan tahun ini menegaskan bahwa tidak boleh ada warga yang tidak mendapatkan bantuan.

“Tahun ini, tidak boleh ada warga yang tidak dapat (bantuan),” kata Maruarar.

Ia menambahkan, seluruh pelaksanaan BSPS akan sepenuhnya berbasis data BPS, dengan lokasi-lokasi prioritas ditetapkan oleh Kepala BNPP RI. Dalam pelaksanaannya, program ini akan didukung oleh pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan untuk memastikan kualitas renovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” jelas Maruarar.

Kebijakan Berbasis Data untuk Perbatasan

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyambut baik kolaborasi antara BNPP RI, Kementerian PUPR, dan BPS sebagai sebuah terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang berbasis data adalah kunci agar intervensi pemerintah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakan hunian untuk 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan,” ujar Amalia.

Amalia menyebutkan bahwa tingkat rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan masih tergolong tinggi. Ia memberikan contoh bahwa di salah satu kabupaten perbatasan, sekitar 85 persen rumah masih dikategorikan tidak layak huni.

“Ada sekitar 85 persen rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten di kawasan perbatasan,” jelasnya.

Selain itu, BPS juga telah menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025 sebagai acuan dalam perencanaan program perumahan. Dengan adanya data yang akurat dan terperinci, BNPP berharap program bedah 15.000 RTLH ini dapat memicu kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program tematik di kawasan perbatasan, mulai dari pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan. Sinergi lintas sektor dan dukungan data yang kuat diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.