Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk tidak menyeragamkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Keputusan ini diambil untuk mencegah lonjakan harga bahan pangan dan memberdayakan potensi sumber daya lokal serta kesukaan masyarakat setempat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penyeragaman menu dapat memberikan tekanan tinggi pada pasokan bahan pangan, yang berujung pada kenaikan harga. “Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” ujar Dadan, mengutip Kompas.com, Kamis (23/4/2026).
Dadan mencontohkan pengalaman saat ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025 lalu. Ketika itu, BGN menyeragamkan menu MBG menjadi nasi goreng dan telur untuk 36 juta penerima manfaat. Akibatnya, harga telur sempat melonjak Rp 3.000 per kilogram, dengan kebutuhan mencapai 2.200 ton.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000,” jelasnya.
Klarifikasi Kebutuhan Sapi
Lebih lanjut, Dadan juga meluruskan pernyataan sebelumnya mengenai perkiraan kebutuhan 19.000 ekor sapi. Ia menegaskan bahwa angka tersebut hanya sebuah pengandaian jika seluruh SPPG serentak memasak olahan daging sapi pada hari yang sama. Dalam skenario tersebut, setiap SPPG akan membutuhkan satu ekor sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” terang Dadan.
Pembentukan Tim Optimalisasi MBG
Selain itu, BGN telah membentuk tim optimalisasi MBG yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa tim ini akan melakukan penyisiran penerima manfaat agar anggaran dapat digunakan secara efisien dan menghindari pemborosan negara, termasuk praktik food waste.
“Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien, sekaligus menghindari pemborosan uang negara, karena MBG menjadi sampah makanan (food waste) akibat tidak dimakan siswa,” kata Nanik pada Senin (20/4/2026).
Tim optimalisasi ini akan bertugas meninjau kelayakan sekolah untuk menerima program MBG. Sekolah swasta berbiaya mahal, serta sekolah negeri yang berlokasi di kawasan elite, tidak akan menjadi penerima program. Dalam prosesnya, tim juga akan membagikan kuesioner untuk mengetahui minat siswa terhadap program MBG.
“Demikian juga di sekolah negeri yang banyak siswanya dari kalangan mampu, perlu ditanya siapa yang mau MBG dan siapa yang tidak, karena rata-rata siswa sudah punya bekal yang lebih bagus atau membawa uang saku untuk jajan di kantin,” tambah Nanik.
Tahap awal optimalisasi MBG akan difokuskan pada sekolah-sekolah di DKI Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain.
