PADANG – Badan Gizi Nasional (BGN) terus mematangkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Program ini diproyeksikan dapat menjangkau 82,9 juta anak Indonesia pada tahun 2026, dengan mengadopsi kesuksesan Jepang dalam meningkatkan kualitas fisik penduduknya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa kebijakan gizi berkelanjutan di Jepang telah memberikan dampak signifikan terhadap postur dan kesehatan masyarakatnya. Ia memaparkan, sebelum intervensi gizi masif dilakukan, rata-rata tinggi badan penduduk Jepang hanya sekitar 159 cm. Namun, melalui program gizi yang konsisten, angka tersebut kini melonjak menjadi 170 cm.
“Dalam 15 tahun terakhir di Jepang, rata-rata tinggi badan masyarakatnya naik, tetapi berat badannya justru turun. Ini berkat gaya hidup sehat yang dibangun sejak belasan tahun lalu,” ungkap Dadan saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (22/4/2026).
Indonesia berupaya meniru jejak keberhasilan tersebut. Hingga April 2026, tercatat 62 juta anak telah menjadi penerima manfaat program MBG. BGN optimistis target 82,9 juta anak dapat tercapai pada akhir tahun ini.
“Kami usahakan dalam waktu dekat 82,9 juta genjot agar hak anak atas menu gizi seimbang dapat diterima penerima manfaat,” ujar Dadan. Ia menambahkan, target ini tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga produktivitas mereka di masa tua.
Putar Mesin Ekonomi Lokal
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total anggaran BGN sebesar Rp 268 triliun, Rp 60 triliun telah disalurkan untuk program ini sepanjang Januari hingga April 2026.
Dadan menjelaskan, realisasi anggaran tersebut telah berhasil menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Kehadiran SPPG menjadi mesin ekonomi baru di wilayah tempatnya beroperasi.
Di Sumatera Barat, misalnya, terdapat 402 unit SPPG yang aktif. Kota Padang sendiri memiliki 72 SPPG, dengan estimasi perputaran uang mencapai Rp 70 miliar setiap bulan. Secara akumulatif, wilayah Sumatera Barat menyerap anggaran hingga Rp 400 miliar per bulan dari program ini.
Skema anggaran dirancang untuk memberdayakan warga setempat. “Sebanyak 70 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal,” papar Dadan. Sisanya, 20 persen dialokasikan untuk biaya operasional, termasuk penggajian relawan yang berkisar antara Rp 2,4 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Sebanyak 10 persen lainnya menjadi insentif bagi pengelola untuk pengembalian investasi.
Gairah Sektor Pertanian
Dampak nyata program MBG juga mulai terlihat pada stabilitas harga komoditas pertanian. Dadan mencontohkan kasus di Jember, di mana harga jeruk sempat anjlok hingga Rp 4.000 per kilogram, membuat petani terpaksa menebang pohon mereka. Berkat permintaan dari program MBG, harga jeruk kini stabil di angka Rp 10.000 per kilogram, mendorong petani untuk kembali menanam.
“Kebutuhan logistik satu unit SPPG memang sangat masif. Setiap bulan, satu SPPG membutuhkan sedikitnya lima ton beras,” ungkap Dadan. Untuk konsumsi buah, satu kali makan saja dibutuhkan 3.000 buah pisang, setara dengan hasil panen dari 15 pohon.
Kebutuhan protein seperti lele, telur, dan susu juga menuntut produktivitas tinggi dari peternak lokal. BGN menekankan bahwa menu yang disajikan harus berbasis potensi sumber daya daerah masing-masing untuk menciptakan variasi. Saat ini, BGN telah menghimpun 80 menu masakan Nusantara yang dirancang khusus untuk program MBG.
