Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan belum menerima data rinci terkait kabar potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut-sebut akan terjadi di 10 perusahaan. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai rencana efisiensi tenaga kerja tersebut belum masuk ke kementeriannya.
“Enggak tahu saya bagaimana itu datanya,” ujar Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).
Menurut Yassierli, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki sistem pemantauan terhadap kondisi industri dan dinamika tenaga kerja di berbagai sektor. Namun, hingga saat ini, belum ada laporan resmi yang masuk mengenai rencana PHK yang beredar.
Kabar Potensi PHK 9.000 Pekerja
Isu potensi PHK ini sebelumnya diangkat oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Said Iqbal. Ia menyebutkan bahwa sekitar 9.000 pekerja berisiko kehilangan pekerjaan di 10 perusahaan.
“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).
Said Iqbal belum membeberkan identitas 10 perusahaan yang dimaksud, dengan alasan adanya pembatasan dari anggota serikat pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Ia hanya memberikan gambaran bahwa sebagian besar perusahaan yang terdampak berasal dari sektor industri plastik dan tekstil.
Tekanan Biaya Produksi dan Gangguan Pasokan
Sektor industri plastik dan tekstil disebut-sebut tengah menghadapi tekanan signifikan akibat kenaikan biaya produksi. Salah satu faktor utamanya adalah lonjakan harga bahan bakar minyak industri yang menambah beban operasional.
Selain itu, ketersediaan bahan baku impor juga menjadi kendala. Gangguan rantai pasok global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz, turut menyebabkan hambatan logistik dan kenaikan biaya pengiriman.
“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery-nya akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” jelas Said.
Industri garmen dan tekstil, yang sangat bergantung pada bahan baku impor dari negara seperti India, Australia, dan Amerika Serikat, merasakan dampak langsung dari eskalasi konflik tersebut. Kenaikan harga bahan baku impor menjadi salah satu penyebab utama kesulitan yang dihadapi sektor ini.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa tekanan eksternal mulai merambat ke sektor riil perekonomian. Kenaikan biaya energi dan gangguan pasokan global menjadi faktor dominan yang mempengaruhi operasional perusahaan. Namun, pemerintah masih perlu mengonfirmasi skala dan detail dampak yang sebenarnya terjadi di tingkat perusahaan.
