Akses.co.id — Ancaman krisis iklim kini menjadi tantangan serius bagi pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia. Analisis terbaru menunjukkan bahwa hasil pemilihan umum tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kekuatan politik, melainkan juga dipengaruhi oleh bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem.

Sebuah laporan yang mengutip The Guardian menyebutkan bahwa setidaknya 94 pemilihan umum dan referendum di 52 negara mengalami gangguan akibat dampak iklim selama dua dekade terakhir. Situasi ini berpotensi memperberat tekanan pada sistem demokrasi yang rapuh, terutama di benua Afrika dan Asia.

Temuan ini berasal dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), sebuah organisasi antarpemerintah yang berfokus pada dukungan demokrasi global. Analisis ini merupakan kajian global pertama yang secara komprehensif menelaah pengaruh bencana alam terhadap proses pemilihan umum.

Gangguan Bencana Alam pada Pemilu

Pada tahun 2024 saja, setidaknya 23 pemilihan umum di 18 negara, termasuk Brasil, Bosnia dan Herzegovina, serta Senegal, dilaporkan terganggu oleh bencana alam. Gangguan tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kerusakan infrastruktur, pengungsian pemilih, hingga perubahan mendadak pada prosedur pemungutan suara di menit-menit terakhir.

Salah satu contoh nyata terjadi pada pemilihan parlemen di Senegal pada November 2024. Banjir parah memaksa petugas pemadam kebakaran turun tangan untuk membantu mengangkut para pengawas pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS).

Gelombang panas juga menjadi masalah yang berulang. Sejak tahun 2022, setidaknya 10 pemilihan umum terganggu akibat suhu yang sangat tinggi. Di Filipina tahun lalu, gelombang panas bahkan menyebabkan beberapa mesin penghitung suara mengalami panas berlebih dan mengeluarkan kembali surat suara yang telah dimasukkan.

Fenomena panas ekstrem menjadi ancaman khusus bagi penyelenggaraan pemilu di kota-kota metropolitan dunia dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa.

Menghindari Ancaman Iklim

Sarah Birch, seorang profesor politik di King’s College London, menekankan pentingnya penjadwalan pemilihan umum untuk menghindari ancaman iklim yang dapat diprediksi.

“Pemilu seharusnya dilaksanakan saat kemungkinan terjadinya bencana berada di titik terendah,” ujarnya.

“Dalam beberapa kasus, penyelenggara pemilu juga perlu mempertimbangkan perubahan jadwal demi mengurangi risiko gangguan dari bencana yang datang tiba-tiba,” katanya lagi.

Laporan tersebut juga menyarankan agar penyelenggara pemilu berkolaborasi erat dengan ahli meteorologi, lembaga perlindungan lingkungan, serta badan penanggulangan bencana dan kemanusiaan untuk memitigasi dampak peristiwa iklim ekstrem.

Sebagai contoh, staf pemilu di Peru telah mengikuti pelatihan manajemen risiko bencana agar mampu bertindak cepat saat terjadi gangguan di hari pemungutan suara. Di Kanada, pemerintah provinsi Alberta akan memindahkan jadwal pemilihan umum mereka dari Mei ke Oktober tahun depan untuk menghindari musim kebakaran hutan.

Ferran Martínez i Coma, seorang profesor pemerintahan di Griffith University Australia, menegaskan pentingnya persiapan dalam menghadapi ancaman bencana alam yang terus meningkat.

“Seiring meningkatnya ancaman bencana alam, pelatihan dan perencanaan darurat menjadi jauh lebih penting dari sebelumnya. Persiapan adalah kunci untuk menjaga kejujuran dan ketahanan sebuah pemilu,” papar Coma.