Akses.co.id — JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong penggunaan menu kuliner Nusantara dalam katering untuk jemaah haji, sebagai pelajaran dari pengalaman pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Langkah ini diambil untuk memastikan jemaah mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera mereka, sehingga ibadah dapat berjalan lebih khusyuk.

Dorongan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid, usai meninjau langsung dapur katering calon jemaah haji di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Kamis (23/4/2026). Dapur katering yang ditinjau merupakan milik pengusaha kuliner asal Solo, Puspo Wardoyo, yang memproduksi aneka makanan siap saji dan lauk dalam kemasan.

Evaluasi Katering Haji

Dalam kunjungannya, Abdul Wachid bersama rombongan mengamati secara detail proses produksi makanan siap saji di dapur tersebut. Ia mengapresiasi kondisi dapur yang dinilai sangat higienis, dengan penerapan standar kebersihan yang ketat, termasuk kewajiban penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap bagi seluruh pekerja yang masuk.

Makanan yang diproduksi diklaim tanpa bahan pengawet dan memiliki daya tahan hingga dua tahun. Wachid menekankan pentingnya pemilihan katering lokal yang mampu menyediakan masakan bercita rasa Nusantara. Hal ini sebagai antisipasi agar kejadian pada tahun 2022 tidak terulang.

“Pada waktu dulu 2022 dulu mungkin masuk tapi belum sampai ke dalam ya. Dulu jemaah masih menikmati dengan katering yang rasa orang India, orang Pakistan ya. Jadi banyak yang tidak dimakan para jemaah,” ujar Wachid di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis.

Ia menambahkan, penyajian menu Nusantara diharapkan dapat membuat jemaah haji merasa lebih tenang dan nyaman selama menjalankan ibadah. Makanan siap saji ini rencananya akan disediakan khusus untuk jemaah haji selama periode krusial, yaitu saat prosesi ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Kemarin terbukti kunjungan kami ke Arab Saudi, di Madinah, dan Arofah ngecek masalah katering yang selalu saya suarakan rasa Indonesia. Dan ternyata beliau sudah memasok di sana, menyuplai makanan terutama di Mekkah dan Medinah dan juga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) produk beliau sudah sampai sana,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Regulasi Pelayanan Jemaah

Lebih lanjut, Wachid menyatakan bahwa DPR berencana merumuskan regulasi yang lebih berfokus pada peningkatan pelayanan bagi jemaah haji di masa mendatang. Kolaborasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan dilakukan dalam penyusunan regulasi tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat menjalin kontrak kerja sama jangka panjang, antara lima hingga 10 tahun, dengan pihak ketiga yang mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari penyediaan pemondokan hingga katering jemaah haji.

“Silakan perusahaan mana pun yang akan masuk kita tidak monopoli asalkan kualitas benar-benar profesional. Kualitas terjaga, rasa terjaga,” imbuhnya.

Pentingnya Makanan Siap Saji di Armuzna

Sementara itu, Owner PT Hati, Puspo Wardoyo, menjelaskan peran krusial makanan siap saji bagi jemaah haji, terutama selama pelaksanaan ibadah di Armuzna. Ia menggarisbawahi bahwa di area tersebut tidak tersedia fasilitas penjualan makanan.

“Di sana tidak ada yang jualan. Makanan siap saji ini selalu datang ke pemondokan para jemaah haji,” kata Puspo Wardoyo. Ia menambahkan, ketersediaan makanan siap saji di pemondokan akan memudahkan jemaah haji Indonesia untuk langsung menikmatinya.